Ambon, LaskarMaluku.com –  Perjuangan pemerintah provinsi Maluku untuk mendapat pengakuan pemerintah pusat mengenai, Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port dan Provinsi Kepulauan, tidak semudah membalik talapak tangan, melainkan membutuhkan sebuah proses keseriusan dari para pengambil kebijakan.

Penegasan ini disampaikan Dosen FIFIP Universitas Pattimura Ambon Prof Dr Tonny Pariela setelah menyikapi berbagai problem yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.

Menurut Pariela, perjuangan seperti itu membutuhkan energi yang besar, karena semua perjuangan tidak semudah membalik telapak tangan, karena membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Oleh karena itu, siapapun yang memimpin daerah ini pada level manapun kabupaten/kota sampai pilkada provinsi semua tetap berkomitmen untuk berjuang dan memperjuangkannya.

Pemimpin yang visioner yang mampu merumuskan semua rencana strategi daerah dan merealisasikannya sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya kira tidak mudah tetapi perjuangan itu tidak boleh berhenti karena itu akan menjadi modal penting. Misalnya saja soal perjuangan Provinsi Kepulauan, itu bukan sekedar mengejar uang, tetapi bagaimana kita mendapat pengakuan yang pada saatnya berimbas pada plat form pembangunan,”ujar Tonny Pariela kepada media ini, usai kegiatan diskusi yang bertemakan “Profil Pemimpin Maluku dimasa Mendatang yang dilaksanakan Laboratorium Sosiologi Fisip Unpatti Jumat pekan lalu.

Dikatakan, dengan memanfaatkan ruang kepulauan itu secara efektif harus didukung dengan legitimasi hukum.

“Jadi kalau tidak ada legitimasi hukum bagaimana perencanaan pembangunan mau dibuat berdasarkan ruang kepulauan, kan tidak mungkin. Pasti akan mengikuti pola atau standart yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita kan minta itu supaya ruang kepulauan itu bisa diefektifkan. Kalau tidak kan susah,”kata Pariela.

Sementara dari sisi politik menurut Pariela, dengan kebijakan provinsi kepulauan maka kita berharap daerah pemilihan tidak berdasarkan wilayah pemerintahan administratif tapi berdasarkan wilayah kepulauan gugus pulau.

Prof Tonny Pariela berpandangan bahwa dari diskusi bulanan yang diprakarsai Laboratorium Sosiologi FISIP UNPATTI tersebut paling tidak bisa menjadi sebuah referensi untuk kepentingan penyelenggara pemerintahan yang akan datang, baik itu dilevel pilkada kabupaten/kota maupun Pilkada Provinsi.

“Jadi, teman-teman di ”Laboratorium Sosiologis” bermaksud untuk melahirkan semacam proseding yang merekam seluruh proses diskusi sehingga orang banyak bisa mendapatkan masukan tentang apa yang sebaiknya kita lakukan Bersama,”ungkapnya seraya mencontohkan mengenai rekrutmen politik, sebenarnya sudah tidak lagi bermasalah, tapi itu saja tidak cukup, kita perlu mekanisme sosial untuk menyeimbangkan proses rekrutmen politik itu dalam prespektif demokrasi yang stabil, sehingga rekruitmen politik tidak berjalan pincang.

“Saya berharap dari diskusi ini lahir gagasan-gagasan akademik yang bermanfaat bagi masyarakat dan Maluku kedepannya,”harapnya. (L05)