MEDAN, Laskar Maluku.com – Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Kota Tangguh pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Menurut Bodewin, tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi, menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kota tangguh harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kota yang kuat dan mandiri, kita turut berkontribusi mewujudkan bangsa yang berdaulat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal sekaligus menciptakan pembangunan yang mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Menurutnya, ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari kemajuan pembangunan infrastruktur, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, kemampuan memperkuat ekonomi masyarakat, serta tingginya partisipasi warga dalam proses pembangunan.
“Ketangguhan kota harus dibangun secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, saat membuka Rakernas XVIII APEKSI menegaskan bahwa penguatan kota tangguh menjadi salah satu fondasi utama dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.
Menurut Hanif, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan ketidakpastian ekonomi global menuntut setiap pemerintah kota memiliki kemampuan beradaptasi sekaligus membangun sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Hanif menambahkan, pemerintah kota harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Karena itu, konsep kota tangguh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang terintegrasi, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Ia juga mengapresiasi APEKSI sebagai wadah bagi pemerintah kota untuk memperkuat jejaring, bertukar pengalaman, dan melahirkan berbagai inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan.
Hanif berharap Rakernas XVIII APEKSI menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah sekaligus mempercepat terwujudnya kota-kota di Indonesia yang aman, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Kita membutuhkan sinergi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai tantangan ke depan hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.(L06)