AMBON, LaskarMaluku.com – Pemkot Ambon menyiapkan strategi baru untuk mengantisipasi ancaman inflasi melalui pengembangan konsep SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon).
Konsep ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi potensi gejolak harga dan gangguan pasokan kebutuhan pokok sejak dini, sebelum berdampak terhadap masyarakat.
Gagasan tersebut dibahas dalam rapat rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon, Jumat (30/10). Pengendalian inflasi ke depan tidak hanya berfokus pada pemantauan harga di pasar, tetapi juga mencakup kondisi stok, kebutuhan masyarakat hingga kelancaran distribusi barang.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengatakan SIKENDALI AMBON melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok.
Pihak yang dilibatkan antara lain distributor, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Krimsus, Pelindo, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menghambat ketersediaan barang, termasuk kondisi persediaan, kebutuhan masyarakat, kelancaran pengiriman dan perkembangan situasi cuaca,” kata kadis kepada wartawan Balai Kota Ambon.
Dia menjelaskan, karakteristik Ambon sebagai daerah kepulauan membuat stabilitas pasokan sangat bergantung pada kelancaran distribusi antardaerah.
Gangguan pelayaran, perubahan cuaca hingga keterlambatan pengiriman dapat memicu kelangkaan barang yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Melalui SIKENDALI AMBON, berbagai informasi dari instansi pemerintah dan pelaku usaha akan dihimpun dalam satu kerangka analisis. Data yang dikumpulkan meliputi perkembangan harga, produksi, stok, kebutuhan masyarakat, pasokan, aktivitas logistik hingga jadwal pelayaran.
Kadis menegaskan, data tersebut harus melalui pemeriksaan dan pencocokan sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Setiap informasi juga harus memiliki sumber yang jelas, ukuran yang terukur, periode pencatatan serta waktu pemutakhiran agar dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang terkumpul tidak langsung digunakan sebagai dasar kebijakan, tetapi terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan pencocokan, untuk memastikan keakuratan informasi,” ujarnya.
Hasil pengolahan data nantinya digunakan untuk mengidentifikasi potensi gangguan rantai pasok, memperkirakan risiko kenaikan harga hingga menyusun rekomendasi penanganan.
Dengan begitu, pemerintah bersama pihak terkait dapat menentukan langkah intervensi berdasarkan persoalan yang teridentifikasi di lapangan.
Di sisi lain, ia menilai keterbukaan informasi dari distributor menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan konsep tersebut.
Meski demikian, data yang diminta pemerintah tetap dibatasi pada informasi yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, seperti harga, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, tanpa menyentuh rahasia perusahaan.
“SIKENDALI AMBON merupakan konsep TPID Kota Ambon untuk mengubah pola pengendalian dari sekadar melihat perubahan harga menjadi membaca risiko di sepanjang rantai pasok. Dengan data yang terintegrasi dan terverifikasi, TPID dapat memperoleh informasi lebih cepat untuk menentukan langkah yang tepat sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Dia menambahkan, penerapan SIKENDALI AMBON membutuhkan sejumlah persiapan. Mulai dari infrastruktur teknologi, kualitas dan ketersediaan data, perlindungan informasi, kemampuan sumber daya manusia hingga komitmen kerja sama antarlembaga.
Kadis berharap konsep tersebut dapat menjadi instrumen pendukung kebijakan TPID untuk mempercepat respons pemerintah terhadap potensi gangguan pasokan dan gejolak harga.
“Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, pengendalian inflasi di Kota Ambon diharapkan lebih terukur, antisipatif dan berkesinambungan,” pungkasnya. (L06)