DOBO, LaskarMaluku.com – Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menerbitkan Surat Edaran Nomor 407/175 tertanggal 15 Oktober 2026 tentang langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap.
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat upaya pencegahan kebakaran, serta mengambil langkah perlindungan kesehatan menyikapi potensi memburuknya kualitas udara.
Penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 500.4/175 tertanggal 12 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama memicu gangguan pernapasan dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Dalam surat edaran itu, Bupati secara tegas melarang segala bentuk pembakaran hutan, lahan, kebun, maupun semak belukar dengan alasan apa pun.
Untuk memperkuat pencegahan, para camat dan kepala desa diminta membentuk sekaligus mengaktifkan satuan tugas (Satgas) karhutla di wilayah masing-masing. Satgas tersebut diharapkan menjalankan patroli terpadu serta meningkatkan sosialisasi kepada petani dan peladang agar menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Masyarakat yang menemukan titik api juga diminta segera melaporkannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru, kepolisian sektor (Polsek), atau komando rayon militer (Koramil) terdekat.
Pelaporan secara cepat dinilai penting agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Perkuat Kesiapsiagaan Layanan Kesehatan
Selain menitikberatkan pada pencegahan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga memberikan perhatian terhadap kesiapan pelayanan kesehatan.
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta seluruh Puskesmas diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bertambahnya masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.
Kesiapan tersebut meliputi ketersediaan masker, oksigen, dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menangani pasien ISPA maupun gangguan pernapasan lainnya.
Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Warga diminta tidak membakar sampah serta menggunakan masker medis atau N95 apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah.
Untuk menjaga kondisi kesehatan, masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih, buah-buahan, dan sayuran, serta mencukupi waktu istirahat.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada kelompok rentan, yakni bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita asma dan penyakit jantung. Kelompok tersebut diimbau membatasi paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah.
Apabila mengalami sesak napas atau iritasi mata berat, masyarakat diminta segera mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Sekolah dan Transportasi Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
Dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan kabut asap, Dinas Pendidikan juga diminta mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Sementara itu, Dinas Perhubungan bersama instansi terkait diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas transportasi darat dan laut.
Langkah ini diperlukan mengingat kabut asap berpotensi mengurangi jarak pandang sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dalam perjalanan.
Para pengemudi dan operator transportasi diminta meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan kondisi lingkungan, serta mengutamakan keselamatan penumpang.
Pelaku Pembakaran Terancam Diproses Hukum
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan tidak akan mentoleransi tindakan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja hingga menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui penerbitan surat edaran tersebut, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya pencegahan karhutla, segera melaporkan setiap kemunculan titik api, serta mematuhi imbauan perlindungan kesehatan.
Pemerintah berharap sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat dapat menekan risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan sekaligus meminimalkan dampak kabut asap di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. (L02)