AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi II DRPD provinsi meragukan hasil kejanggalan data uji laboratorium dari pihak perusahaan PT Batutua Tembaga Raya (BTR). Keraguan komisi itu saking menguatkan, lantaran perusahaan independen yang ditunjuk PT Batutua Tembaga Raya, tidak dapat memberikan jaminan penjelasan, malah yang memberikan presentasi penjelasan adalah pihak PT Batutua Tembaga Raya, yang diwakili oleh salah satu direktur.

Ketua Komisi II DPRD provinsi Maluku, Irawadi menyatakan, rapat terbatas ini guna mendapatkan data dari Laboratorium dari salah satu lembaga independen yang ditunjuk oleh PT Batu Tuah, terkait dengan Insiden yang sering disebut masyarakat sebagai kasus tongkang terbalik milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR), peristiwa patahnya kapal tongkang pengangkut bijih tembaga di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada 26 Agustus 2025.
“Dari penyampaian hasil lebnya itu, disampaikan oleh PT Batu Tuah sendiri’ bukan dari pihak lembaga dan atau perusahaan independen yang ditunjuk untuk melakukan penelitian soal uji leb dimaksud maka komisi 2 DPRD provinsi Maluku berpendapat bahwa ada over interlisus itu, tidak independen lagi,” kata Irawadi, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Ketua Komisi II DPRD provinsi Maluku, usai digelarnya rapat terbatas, Selasa (10/11/2026).

Alasan dibalik penolakan hasil presentasi itu, karena rekomendasi komisi II di rapat terakhir itu harus melibatkan semua unsur tim ahli dari universitas Pattimura Unpatti Ambon, Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan hidup untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap pencemaran lingkungan di perairan pelabuhan PT Batu Tuah di Wetar,. Ini dimaksudkan supaya hasilnya bisa diterima baik secara akademis maupun dari sisi hukum harus bisa diterima dan secara politik bisa dipertanggungjawab-kan, tapi kalau datanya hanya dipresentasikan secara sepihak tentu kita belum bisa menerimanya, maka komisi 2 berpendapat bahwa rapat terbatas yang melibatkan PT Batu Tuah, Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan hidup provinsi Maluku yang berlangsung secara tertutup itu ditunda sampai dengan pengambilan sampel ke kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta pada tanggal 12 Nopember nanti.

“Dan hasilnya nanti pada tanggal 12 Nopember 2026 ini, dinas lingkungan hidup diundang ke Jakarta untuk mendengarkan hasil sampel dimaksud. Dan setelah itu kita akan panggil lagi pihak PT Batu Tuah, untuk menjawab dan mengklarifikasi dan atau memberikan penjelasan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH. Dan ini tentu kami akan mengundang semua pihak yang berkompeten termasuk tim ahli lingkungan hidup dari Unpatti,” ujar Irawadi.

Menurut Irawadi soal dugaan pencemaran lingkungan tentu sangat tergantung dari hasil leb yang dimiliki oleh Tim penegakan hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup, karena tim ini telah beberapa kali diterjunkan ke lokasi patahnya tongkang milik PT Batu Tuah Tembaga Raya.

Insiden patah atau ambruknya tongkang milik PT Batutua ini, terjadi pada 26 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 WIT di perairan sekitar dermaga (jetty) PT BTR di Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Maluku Barat Daya.
* Penyebab Teknis. Kapal tongkang patah pada bagian tengah saat sedang melakukan proses pemuatan material bijih (ore) tembaga dari tempat penimbunan (stockpile).

Dampak Lingkungan.

Ribuan ton material tambang yang tumpah ke laut memicu kekhawatiran warga dan pemerintah daerah akan dugaan pencemaran limbah B3 yang mengancam biota laut di perairan Wetar.

Pada Oktober 2025, Direktur Utama PT BTR menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan murni dan tidak berkaitan dengan pelanggaran sertifikasi pelabuhan. (L05)