DOBO, LaskarMaluku.com – Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah mulai memberikan dampak terhadap pelayanan administrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), proses pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Kepala Bidang Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Rendy Rentanubun, mengungkapkan bahwa sejak sistem tersebut diluncurkan pada 17 September 2026, proses administrasi pencairan gaji ASN mulai berjalan lebih efektif.
Dari 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Aru, sebanyak 36 OPD telah menerima pembayaran gaji. Sementara dua OPD masih dalam tahapan proses, sedangkan enam OPD lainnya belum mengajukan permintaan pembayaran.
Rendy menjelaskan, belum diprosesnya pembayaran pada enam OPD tersebut bukan karena gangguan teknis maupun kendala pada sistem SP2D Online. Hambatan justru berasal dari belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administrasi yang menjadi dasar pencairan dana.
“Enam OPD tersebut belum memasukkan daftar gaji dan masih terdapat kewajiban pajak yang berkaitan dengan pembayaran gaji ASN yang belum diselesaikan,” jelas Rendy, Jumat (2/10/2026).
Untuk mengantisipasi keterlambatan serupa, Bidang Perbendaharaan terus melakukan koordinasi dengan bendahara di masing-masing OPD. Langkah ini dilakukan agar seluruh dokumen persyaratan pembayaran dapat disampaikan sesuai jadwal.
Menurut Rendy, pihaknya secara rutin memberikan pengingat setiap tanggal 24 melalui grup WhatsApp bendahara OPD. Pemberitahuan tersebut bertujuan agar setiap OPD segera menyiapkan dan memasukkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kebutuhan pembayaran gaji bulan berikutnya.
“Setiap tanggal 24 kami sudah mengingatkan bendahara masing-masing OPD melalui grup WhatsApp agar dokumen SPP dan SPM segera dimasukkan sehingga proses pembayaran gaji tidak mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Selain mendukung ketepatan waktu pembayaran, penerapan SP2D Online juga memberikan perubahan signifikan dari sisi durasi pelayanan administrasi. Rendy menyebutkan, apabila seluruh dokumen dan persyaratan telah dinyatakan lengkap, proses pengurusan SP2D dapat diselesaikan paling lambat sekitar 1,5 jam.
Kecepatan tersebut menjadi salah satu keuntungan dari penggunaan sistem yang telah terhubung dengan SIPD RI. Proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih panjang kini dapat dilakukan melalui mekanisme digital yang lebih terintegrasi.
Pemkab Kepulauan Aru berharap penerapan sistem ini tidak hanya mempercepat pencairan dana, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, terutama dalam aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Di sisi lain, seluruh pimpinan OPD dan bendahara diharapkan lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban administrasi. Sebab, secanggih apa pun sistem yang digunakan, ketepatan pembayaran tetap membutuhkan dukungan kelengkapan dokumen dan kedisiplinan setiap perangkat daerah.
Dengan penerapan SP2D Online yang terintegrasi SIPD RI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terus memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang lebih cepat, tepat, dan efektif bagi seluruh ASN. (L02)