AMBON, LaskarMaluku.com – Perlindungan perempuan adat tidak cukup dimaknai sebatas upaya mencegah kekerasan. Pengakuan terhadap martabat, kesetaraan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta hak untuk menentukan masa depan ruang hidup merupakan bagian penting dari pemenuhan hak-hak perempuan adat. Perspektif inilah yang menjadi perhatian dalam penguatan kemitraan antara Majelis Latupati Provinsi Maluku dan Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM).

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Upulatu Reza Valdo Maspaitela, dan perwakilan GBPM pada Kamis (12/11/2026).

Pertemuan ini menjadi ruang untuk membangun sinergi antara kelembagaan adat dan gerakan masyarakat sipil dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak sekaligus memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat di Maluku.

Penguatan kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah agenda GBPM sepanjang 2026, yakni Diskusi Publik dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama 11 Pihak tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Maluku pada momentum International Women’s Day, 7 Maret 2026, serta Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026.

Majelis Latupati Provinsi Maluku merupakan salah satu pihak yang menandatangani pernyataan komitmen bersama tersebut sekaligus menjadi salah satu lembaga tujuan rekomendasi Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator GBPM, Lusi Peilouw, memaparkan hasil pemetaan persoalan perempuan adat di Maluku. Pemetaan ini menunjukkan bahwa perempuan adat masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang berkaitan dengan kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan dalam penerapan hukum adat, keterbatasan ruang partisipasi, hingga ancaman terhadap wilayah dan sumber penghidupan masyarakat adat.

Sedikitnya Terdapat Lima Persoalan Mendasar Yang Menjadi Perhatian

Pertama, perempuan dan anak dalam komunitas adat masih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, sementara akses terhadap keadilan dan mekanisme perlindungan bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi.

Kedua, sejumlah norma dan aturan adat yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi perempuan masih mengandung bias dalam substansi maupun penerapannya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya meninjau kembali praktik-praktik adat agar nilai-nilai perlindungan tidak justru melanggengkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Ketiga, penerapan norma dan hukum adat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah komunitas masih berpotensi merugikan korban. Dalam praktik tertentu, penyelesaian kasus bahkan dapat mengabaikan kebutuhan pemulihan serta merendahkan harkat dan martabat korban. Karena itu, mekanisme penyelesaian berbasis adat perlu memastikan keselamatan, kepentingan, dan hak-hak korban sebagai pertimbangan utama.

Keempat, perempuan adat masih menghadapi marginalisasi dan subordinasi dalam struktur sosial maupun kelembagaan adat. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan masih terbatas. Padahal, perempuan adat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan komunitas, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, pewarisan pengetahuan lokal, dan pemeliharaan identitas budaya.

Kelima, pengalihan fungsi dan penguasaan ruang hidup masyarakat adat oleh negara maupun korporasi, mulai dari wilayah laut, pesisir, daratan hingga pegunungan, turut mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Situasi ini juga berdampak terhadap perempuan adat yang memiliki keterikatan sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis dengan wilayah adatnya.

Persoalan tersebut menegaskan bahwa perjuangan hak perempuan adat tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan tanah, wilayah, sumber daya alam, identitas, dan kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Upulatu Reza Valdo Maspaitela, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti Pernyataan Komitmen Bersama dan rekomendasi Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau.

Menurutnya, perlindungan masyarakat adat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga martabat manusia, menghadirkan keadilan, serta memastikan keberlanjutan kehidupan komunitas adat.

Sejumlah Langkah Strategis Menjadi Perhatian Majelis Latupati

Pertama, memperkuat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menjadikan keluarga sebagai salah satu titik awal intervensi. Penguatan fungsi keluarga diharapkan dapat membangun lingkungan yang aman, mendorong relasi yang setara, serta mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam komunitas adat.

Kedua, mendorong pemulihan korban kekerasan, terutama anak-anak. Perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi harus mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, serta pemenuhan hak-hak korban. Pendekatan yang berpihak kepada korban menjadi penting agar mereka tidak kembali mengalami diskriminasi maupun kekerasan dalam proses penyelesaian kasus.

Ketiga, memperluas distribusi Pernyataan Komitmen Bersama kepada Majelis Latupati di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan mendorong tindak lanjut komitmen perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat negeri dan komunitas adat.

Keempat, mendorong kodifikasi norma dan aturan adat agar penerapannya lebih jelas, adil, dan tidak diskriminatif. Pembaruan dan pendokumentasian hukum adat perlu memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap terpelihara tanpa mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak. Negeri Rutong yang telah menuangkan norma dan aturan adat ke dalam peraturan negeri menjadi salah satu contoh praktik kodifikasi yang dapat dipelajari lebih lanjut.

Dalam proses tersebut, keterlibatan perempuan adat menjadi penting agar pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan mereka turut menjadi dasar dalam merumuskan aturan serta mekanisme penyelesaian persoalan di komunitas adat.

Kelima, Majelis Latupati menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh otoritas dalam mengelola dan menentukan masa depan tanah serta ruang hidupnya. Pengakuan atas kewenangan masyarakat adat terhadap wilayahnya merupakan bagian penting dari perlindungan hak, identitas, budaya, dan keberlanjutan kehidupan komunitas adat.

Bagi perempuan adat, pengakuan atas wilayah adat juga berkaitan erat dengan perlindungan sumber penghidupan, akses terhadap sumber daya alam, keberlanjutan pengetahuan lokal, serta hak untuk terlibat dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pertemuan Majelis Latupati Provinsi Maluku dan GBPM ini menegaskan pentingnya membangun sinergi antara lembaga adat dan gerakan perempuan untuk menjawab persoalan ketidakadilan yang masih dialami perempuan dalam komunitas adat.

Kemitraan ini diharapkan tidak berhenti pada pernyataan komitmen, tetapi berkembang menjadi langkah konkret untuk membangun kelembagaan adat yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap hak-hak perempuan. Perempuan adat perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai pihak yang dilindungi, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, pengetahuan, kapasitas, dan otoritas untuk menentukan arah kehidupan komunitasnya.

Penguatan hak perempuan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadilan.

Sebagaimana ditegaskan Upulatu Reza Valdo Maspaitela, perlindungan perempuan adat, keadilan bagi korban, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Maluku yang bermartabat dan berkeadilan. (L02)