AMBON, LaskarMaluku.com, — Komisi I DPRD Provinsi Maluku berencana turun langsung ke Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, pekan depan untuk memastikan batas lahan seluas 647 hektare yang menjadi polemik antara masyarakat dan CV Batu Seram Jaya.
Langkah on the spot atau peninjauan lapangan itu dilakukan karena hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung, belum ada keputusan yang dapat diambil terkait status tanah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solihin Buton, mengatakan masih terdapat perbedaan penjelasan mengenai status lahan yang dipersoalkan.
Dalam RDP, pihak Raja Negeri Laimu menyampaikan bahwa lahan yang dikerjasamakan dengan perusahaan merupakan tanah milik negeri. Sementara pihak lain menyampaikan bahwa lokasi tersebut berkaitan dengan tanah milik masyarakat yang menjadi objek sengketa.
“Belum ada suatu keputusan yang harus kita ambil, karena memang ada hal yang dijelaskan yang belum jelas terkait dengan status itu,” kata Solihin di Ambon.
Ia mengatakan, pengecekan langsung akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, BPN, dan pihak terkait lainnya untuk melihat langsung batas tanah yang menjadi objek putusan.
“Nanti kita akan melakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan BPN, dan nanti kita juga akan melihat dari pengadilan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengecekan langsung akan diarahkan untuk memastikan batas tanah yang menjadi objek putusan, termasuk lahan seluas 647 hektare beserta bagian-bagian lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Komisi I berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan melalui pengecekan bersama sehingga tidak muncul lagi perbedaan klaim mengenai lokasi maupun status tanah.
“Kita akan turun sama-sama untuk menentukan batas terkait dengan hasil keputusan pengadilan tersebut. Kita akan selesaikan secara bersama supaya tidak ada lagi persoalan,” tegas Solihin.
Solihin menyebut peninjauan lapangan tersebut direncanakan berlangsung pekan depan.
Polemik ini menjadi perhatian karena status lahan tersebut masih simpang siur. Sejumlah raja negeri lainnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan tanah negeri, sementara pihak pengacara menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik rakyat.
“Karena itu, persoalan ini perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan koordinasi bersama. Kita akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, DPRD, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN),” jelas Solihin.
“Persoalan ini juga akan dijawab melalui proses di pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan, kita bersama-sama akan menentukan batas-batas wilayah berdasarkan hasil keputusan tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak pengacara menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik rakyat. Karena itu, persoalan ini perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan koordinasi bersama.
“Kita akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, DPRD, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Persoalan ini juga akan dijawab melalui proses di pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan, kita bersama-sama akan menentukan batas-batas wilayah berdasarkan hasil keputusan tersebut,” pungkasnya. (L04)
