 |
| Michael Wattimena |
LASKAR – Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat (NTB), eksplisit mengisyaratkan bilamana ada kader potensial, dinilai mampu berkompetisi, maka secara internal didorong maju bertarung dalam Pilkada putaran kedua di seluruh Indonesia.
Penegasan ini disampaikan politisi Partai Demokrat, Michael Wattimena, Sabtu (7/10/2017) kepada LASKAR di Ambon, menyikapi dinamika, proses politik tiap parpol menghadapi Pilgub Maluku, 2018 mendatang.
Menurut Michael Wattimena, hasil Rakernas tersebut, menjadi perhatian serius baginya. Sebab, partai telah memberikan ruang istimewa kepada seluruh kader di Indonesia ikut dalam kontestasi.
“Keputusan ini dihasilkan dalam Rakernas di NTB, sehingga dari situ, saya kontemplasi, sekaligus menjawab apa yang sudah ditegaskan oleh bapak Sekjen Partai Demokrat (Hinca Panjaitan-Red) ketika beliau berada di Ambon beberapa waktu lalu, saat hadir dalam pelantikan DPD Partai Demokrat Maluku,” jelasnya.
Menurut Michael, apa yang disampaikan Sekjen Partai Demokrat, juga sebagai apresiasi partai terhadap dirinya. Jadi, bukan secara subyektif semata-mata karena dirinya seorang kader dan orang di pusat.
Untuk itu, apresiasi yang diberikan menjadi tantangan tersendiri, bagaimana dorongan ini bisa dijalankan. Sebab, meski menjadi anggota DPR RI dua periode dari dapil Papua Barat, namun secara biologis semua orang tahu bahwa Michael berasal dari Maluku.
“Kan ini menggema pada saat bapak Sekjen Partai Demokrat datang dan kepada wartawan beliau menjelaskan soal hasil Rakernas. Saat didesak wartawan terkait Michael Watimena maju di Pilgub Maluku, dan beliau menjelaskan Michael Watimena adalah seorang kader senior di sruktur partai. Jika Michael Watimena diidentikan dalam sruktur pemerintahan maka dia adalah seorang Menko Kemaritiman,” terang Michael mengulang apa yang disampaikan oleh Hinca Panjaitan.
Oleh karena itu, atas loyalitas, pengorbanan serta dedikasi kepada partai yang sudah teruji itu, maka tidak ada salahnya jika Michael merasa seperti dipanggil pulang.
“Ada dua hal yang perlu dipahami bahwa yang pertama saya diminta pulang melihat, membantu benahi partai di Maluku, dan dalam konteks Pilgub Maluku. Bagi saya ini hal yang wajar. Artinya, sambil melihat dinamika politik yang ada di sini, dan wacana politik menjelang Pilkada, maka hal ini sesuatu yang normatif disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat,” ujarnya.
Kebijakan nasional membuat Partai Demokrat Maluku membuka lagi pendaftaran calon Gubernur Maluku episode kedua pada tanggal 25 – 30 September.
“Pada saat bersamaan saya bersama Komisi IV DPR RI ke Maluku Tenggara Barat tanggal 28 dan balik ke Ambon tanggal 30. Nah, sampai di Ambon, melihat mekanisme dan aturan Partai Demokrat maka kami harus mengikuti,” tegasnya.
Sikap ini, kata Michael, bukan semata-mata karena dirinya adalah petinggi DPP Partai Demokrat kemudian seenaknya saja mengabaikan aturan yang sudah dikeluarkan oleh DPP.
Alhasil, dia pun harus mengikuti mekanisme dengan mendaftarkan diri. Proses pedaftaran itu, sebutnya, tentu akan disertai polling dan siapa yang diusung partai adalah figur yang dinilai layak.
Masih menurutnya, tidak ada sedikit-pun dalam hati pikirannya bahwa sebagai orang dalam, orang DPP dan tiba-tiba ngotot untuk didukung.
“Kalau polling, kita yang mendaftar di Partai Demokrat hanya pas-pasan maka jangan terlalu dipaksakan. Kalau itu mumpuni silakan. Sejujurnya kalau ini mungkin saya baru di Maluku karena semua orang melihat saya dari Papua, namun proses ini masih panjang maka boleh kan saya diberi ruang? Jadi semuanya masih bersifat normatif dan saya jalani dulu dinamika saat ini,” kata Michael. (LR)