Penjabat Bupati Kepuluan Tanimbar (KKT) Piterson Rangkoratat mengungkapkan, persolan pembayaran hutang dari pihak ketiga senilai Rp 3 miliar itu telah di bahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dari nilai Rp 3 miliar itu telah dikurangi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dan mantan Sekda Piterson Rangkoratat yang kini menjabat Pj Bupati Kepulauan Tanimbar, Kamis (21/3/2024) dihadirkan di Pengadilan Negeri Ambon sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) SPPD fiktif di Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan terdakwa mantan Sekda KKT, Ruben Moriolkosu dan mantan Bendahara Pengeluaran Setda KKT, Petrus Masela.
AMBON, LaskarMaluku.com – Kabar gembira bagi para pencari kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pasalnya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyetujui kuota penerimaan CPNS maupun P3K di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat kepada media ini, Rabu (20/3/2024) di Ambon. Dirinya merincikan, kuota yang disetujui sebanyak […]
Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT) Pieter Rangkoratat diperintahkan Hakim untuk memberikan kesaksiannya dalam kasus "Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif.
AMBON, LaskarMaluku.com – Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pieterson Rangkoratat mengaku telah mengusulkan tiga nama Calon Sekda ke Gubernur Maluku, pasca penahanan Sekda Ruben Moriolkossu karena dugaan kasus korupsi beberapa waktu lalu. “Tiga nama sudah saya usulkan untuk menggantikan Mantan Sekda yang saat ini sedang menjalani proses hukum,” Kata Rangkoratat kepada Laskar Maluku di Pengadilan Negeri […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Gubernur Maluku Murad Ismail menandatangani kerjasama antara Pemprov Maluku dengan Universitas Terbuka (UT) di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku Selasa (19/3/2024). “Alhamdulillah kami senang bisa melakukan kerja sama ini. Diharapkan Universitas Terbuka juga bisa berpartisipasi mendukung pengembangan pendidikan masyarakat Maluku” ungkap Murad Ismail. Menurutnya, penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan pihak […]
JAKARTA, LaskarMaluku.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) telah menginstruksikan ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Abdussalam Hehanussa untuk maju bertarung memperebutkan kursi Bupati SBB pada pilkada 27 Nopember 2024 mendatang. Surat perintah DPP Golkar dengan nomor Sprint 1156/DPP/GOLKAR /XI/2023. Diperintahkan, saudara Abdusalam Hehanussa sebagai bakal calon […]
NAMLEA, LaskarMaluku.com – Pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Kabupaten Buru di Namlea telah berakhir. Dan dari rapat pleno itu, KPU setempat juga telah menetapkan 25 caleg terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pulau Buru periode 2024-2029 lima tahun kedepan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pulau Buru, Munir Soumole, SH membenarkan kalau […]
Kantor OJK Provinsi Maluku terus mendorong peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat di wilayah kepulauan, salah satunya di Kepulauan Banda yang terkenal sebagai wilayah penghasil rempah[1]rempah dan memiliki alam yang sangat indah.
MALRA, LaskarMaluku.com – Pangkalan TNI AU (Lanud) Dominicus Dumatubun bersama Yasarini PC Lanud D. Dumatubun, mendampingi dan melepas keberangkatan satu Calon Siswa (Casis) SMA Pradita Dirgantara TA 2023/2024. Casis tersebut berangkat ke Solo untuk mengikuti tes pusat. Pelepasan berlangsung di Mako Lanud D. Dumatubun, Kamis (29/02/2023). Turut hadir Ketua Yasarini PC Lanud D. Dumatubun, Ny. […]
antan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben Benharvioto Moriolkosu dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Tanimbar Petrus Masela dijebloskan ke Rutan Ambon, Selasa (27/2/2024).
Kota Tual mendapatkan nilai standar pelayanan publik tahun 2024 dengan angka 67,26 persen. Dari angka tersebut, Kota Tual keluar dari Zona Merah dan naik ke Zona Kuning.
Masuk Zona Kuning, Kabupaten Malra Perlu Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik AMBON, LaskarMaluku.com - Dua kali berturut-turut masuk zona kuning tingkat pelayanan public, maka Ombudsman RI perwakilan Maluku meminta pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara perlu tingkatkan. "Ketika tahun 2023, hasil survei kita itu masih zona kuning. Ini juga masih zona kuning tetapi ada penurunan sedikit, dimana ada dua OPD dalam hal ini Puskesmas Watdek dan Dinas Pendidikan itu berada di dalam zona merah. Jadi kami sangat mengharapkan supaya kedepan itu ada perbaikan sehingga semua bisa berada di zona hijau," kata Hasan, kepala kantor Ombudsam, di Ambon, Senin (26/2/2024). Adapun kaitan dengan dimensi-dimensi penilaian ini. Dimana dimensi yang menjadi persoalan terbesar itu adalah dimensi input kompetensi dari teman-teman yang ada di OPD dinilai bahwa dalam memahami SOP terhadap ombudsman itu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, dimensi proses dimana sampai hari ini website Kabupaten Maluku Tenggara belum bagus (mati hidup-red), artinya ketika di akses bisa dan beberapa saat kemudian tidak jadi lagi, sehingga menjadi persoalan besar bahkan sangat memprihatinkan. "Itu adalah ketika beberapa OPD itu sudah punya website tetapi kegiatan-kegiatan mereka yang terkait dengan pelayanan dan pembangunan itu tidak dipublikasikan secara baik, sehingga ketika data yang mau kita tarik menyangkut dengan kegiatan-kegiatan tidak terupdate secara baik," bebernya. Diantara semua kelemahan kata Hasan, ada sesuatu yang menakjubkan adalah dimensi output, dimana seluruh responden setelah ditanya tentang pelayanan yang dilakukan oleh OPD ijin dan perizinan, mereka menganggap bahwa sangat puas dan baik. Itulah yang menjadi kelebihan dari dimensi output. "Yang satu lagi yakni dimensi pengaduan, sampai hari SP4N lapor yang ada di Malra itu tidak berfungsi secara baik, kemudian orang yang bertanggung jawab terhadap pengaduan belum ditunjuk dengan baik. Mestinya SK prosesnya bagimana cara menyelesaikannya itu musti di benahi, terutama SP4N lapor, dan itu kami ingin supaya difungsikan karena itu terintegrasi dengan kantor staf Kepresidenan, Menpan RB, Kemendagri dan Ombudsman," sahutnya. Sebap Pemerintah Pusat (Pempus) menjadikan SP4N lapor sebagi data nasional terhadap seluruh keluhan dan persoalan yang terjadi di sana. "Sampai hari ini belum berfungsi sehingga Pemerintah pusat menganggap bahwa Kabupaten Maluku Tenggara tidak ada masalah, padahal itu bukan masalah kaitan dengan lapor-laporan tetapi laporan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat di sana juga bisa pemda memprovokasi masyarakat untuk melakukan laporan yang ada disitu sehingga ketika SP4N lapor itu dibuka ada cerita menyangkut tentang persoalan yang terjadi di sana," tandasnya. Pejabat Sekda Kabupaten Malra, Nikodemus Ubro mengatakan, hari ini kami menerima pelayanan publik untuk Kabupaten Maluku Tenggara, dari hasil Penilaian Ombudsman Malra masih berada pada zona kuning dengan nilai 60,80. “Padahal sebelumnya ada penurunan 1,0, sekian kemarin itu 62 dan sekarang berada pada 60,80 jadi agak menurun satu digit. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk kedepan dengan memperbaiki pelayanan publik pada beberapa dinas yang menjadi sampel, dan akan kami laporkan kepada Bupati agar menjadi perhatian, bersama ,dan tentu kami akan lakukan terutama pembinaan pembinaan pada indikator input dan pengaduan ini perlu diperbaiki kedepan,”tandasnya. (L06)
AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kabupaten Buru, mendapatkan penilaian Zona Kuning, atau kategori sedang. Penilain itu didapatkan dari Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024, dari perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku. PTSP Buru mengatakan, penilaian ini akan menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kinerja kami terutama dinas-dinas pelayanan publik, karena mereka merupakan salah satu kebutuhan utama dari pemerintah […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Ombudsman Provinsi Maluku menilai, nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masuk zona merah selama lima tahun terakhir. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Slamat menjelaskan pihaknya sangat prihatin sekali kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena selama kurang lebih lima tahun terakhir ini Kepulauan Tanimbar berada di dalam zona merah terus […]