Samson Atapary Menuju Senayan
Anggota DPRD Provinsi, Samson Atapary tidak lagi mencalonkan diri merebut kursi anggota DPRD Maluku, tapi Atapary sudah mendaftarkan diri sebagai calon legislative DPR RI di 2024 mendatang.
Anggota DPRD Provinsi, Samson Atapary tidak lagi mencalonkan diri merebut kursi anggota DPRD Maluku, tapi Atapary sudah mendaftarkan diri sebagai calon legislative DPR RI di 2024 mendatang.
Komisi III DPRD Maluku meminta pertanggungjawaban pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), karena puluhan rumah di Dusun Air Buaya Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat terendam banjir akibat tingginya curah hujan.
Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya diduga telah melakukan penyerobotan lahan Penguasaan Hutan (HPH) milik Swingly Lesnussa di Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2015. Lantaran itu, dirinya meminta pihak PD Panca Karya mengganti rugi uang sebesar Rp 49 miliar.
Guna meningkatkan pelayanan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui era digital, DPRD Maluku meresmikan Media Informasi Terpadu (MERINDU) yang ditandai dengan pemukulan tifa dan pengguntingan pita oleh Ketua DPRD Maluku Drs Lucky Wattimury, Senin (27/9/2022) di Baileo Rakyat Karang Panjang.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dan Banggar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah menyepakati untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap bekerja mengelola Fee 10 persen kilang minyak Blok Bula.
Anggota Komisi I DPRD Provisi Maluku, Alimudin Kolatlena, menyayangkan keadaan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah (Mitan) di Maluku khususnya khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang sampai saat ini masih terjadi, sehingga masyarakat pun mengalami kesulitan mendapatkan BBM tersebut.
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah, hingga saat ini masih terus terjadi di berbagai tempat di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Hal itu mengakibatkan antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku terus mendukung kebijakan pemerintah dalam aspek pelaksanaan program pembangunan maupun sarana dan prasarana kepada masyarakat di daerah ini, dan terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada.
Anggota DPRD Maluku Yance Wenno mengingatkan Penjabat Kepala Daerah tidak seenaknya menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan dan mengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) sesukanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Yance Wenno, secara tegas meminta perhatian Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku segera mengatasi angka kemiskinan di Kota Ambon yang saat ini masih relatif naik.
Pelaksanaan dua pekerjaan program paket proyek Pembangunan Embun dan paket pekerjaan Pengendalian Banjir dengan Pendirian Kolam Ritensi di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Malukudengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 ini bermasalah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon tahun 2023 kepada DPRD Kota Ambon untuk dibahas bersama.
Komisi III DPRD Maluku bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, Pertamax, yang telah ditetapkan pemerintah dan mulai diberlakukan pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Sehari setelah pemerintah secara resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non subsidi, aksi penolakan kebijakan tersebut masih terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kota Ambon Provinsi Maluku.
Pekerjaan proyek pembangunan talud sungai di Kabupaten Buru yang didanai dengan dana Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tahun 2021-2022, pekerjaanya amburadul dan asal-asalan bahkan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.