Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat kerja bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Keluarga Besar A.M Sangadji, beserta Raja Negeri Rohmoni, guna membahas A.M Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku geram dengan sikap Direktur Rumah Sakit dr Haulussy, dr Nazzarudin yang tidak memenuhi panggilan Komisi IV untuk menghadiri rapat guna membahas sejumlah persoalan yang ada pada RSUD Hahulussy terkait dengan hak-hak Tenaga kesehatan (Nakes) maupun masalah lainya.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat bersama mitra terkait, guna membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan melalui Kementrian Sosial (Kemensos) RI di lima Kabupaten/kota di Maluku kepada masyarakat penerima.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Biro hukum untuk menindaklanjuti hasil study banding di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD Provinsi Maluku tentang pengelolaan hutan.
Sebanyak 96 jasa tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 yang bekerja di RS Lapangan TNI AL dr FX Soehardjo sejak tahun 2022 hingga saat ini belum dibayarkan.
Anggota DPRD Provinsi, Samson Atapary tidak lagi mencalonkan diri merebut kursi anggota DPRD Maluku, tapi Atapary sudah mendaftarkan diri sebagai calon legislative DPR RI di 2024 mendatang.
Komisi III DPRD Maluku meminta pertanggungjawaban pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), karena puluhan rumah di Dusun Air Buaya Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat terendam banjir akibat tingginya curah hujan.
Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya diduga telah melakukan penyerobotan lahan Penguasaan Hutan (HPH) milik Swingly Lesnussa di Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2015. Lantaran itu, dirinya meminta pihak PD Panca Karya mengganti rugi uang sebesar Rp 49 miliar.
Guna meningkatkan pelayanan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui era digital, DPRD Maluku meresmikan Media Informasi Terpadu (MERINDU) yang ditandai dengan pemukulan tifa dan pengguntingan pita oleh Ketua DPRD Maluku Drs Lucky Wattimury, Senin (27/9/2022) di Baileo Rakyat Karang Panjang.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dan Banggar Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah menyepakati untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap bekerja mengelola Fee 10 persen kilang minyak Blok Bula.
Anggota Komisi I DPRD Provisi Maluku, Alimudin Kolatlena, menyayangkan keadaan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah (Mitan) di Maluku khususnya khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang sampai saat ini masih terjadi, sehingga masyarakat pun mengalami kesulitan mendapatkan BBM tersebut.
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah, hingga saat ini masih terus terjadi di berbagai tempat di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Hal itu mengakibatkan antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku terus mendukung kebijakan pemerintah dalam aspek pelaksanaan program pembangunan maupun sarana dan prasarana kepada masyarakat di daerah ini, dan terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada.
Anggota DPRD Maluku Yance Wenno mengingatkan Penjabat Kepala Daerah tidak seenaknya menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan dan mengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) sesukanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Yance Wenno, secara tegas meminta perhatian Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku segera mengatasi angka kemiskinan di Kota Ambon yang saat ini masih relatif naik.