DPRD Kota Akan Panggil BPBD Konfirmasi Anggaran Rp 25 Miliar
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuttu mengatakan saat ditetapkan Ambon sebagai Darurat Bencana Banjir dan Longsor, DPRD terus mengawal Kota Ambon sebagai Tanggap Darurat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuttu mengatakan saat ditetapkan Ambon sebagai Darurat Bencana Banjir dan Longsor, DPRD terus mengawal Kota Ambon sebagai Tanggap Darurat.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat evaluasi penggunaan anggaran realisasi tahun 2021 bersama mitra terkait. Rapat berlangsung di ruang komisi II DPRD Maluku, Jumat (12/8/2022).
Komisi II DPRD Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan memanggil pihak Pertamina terkait dengan kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah di provinsi Maluku yang hingga saat ini masih menjadi keluhan di masyarakat.
Kondisi kesehatan pengungsi Desa Kariu di Desa Aboru, dilaporkan saat ini sangat memprihatinkan. Kondisi tergambarkan setelah Komisi III DPRD Provinsi Maluku belum lama ini meninjau pengungsi Kariu dan beberapa daerah lainnya yang terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrim melanda beberapa kabupaten di Maluku.
LASKAR - Anggota DPRD Provinsi Maluku, asal Kabupaten Pulau Buru, Ikram Umasugi menilai, pemerintah telah ikut melakukan proses pembiaran terhadap penambang emas tanpa ijin di Gunung Botak dan sekitarnya.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku, melakukan kunjungan dengan meninjau langsung lokasi bencana di beberapa titik, diantaranya Desa Haruku, Aboru dan Desa Rohmoni, Kabupaten Maluku Tengah yang sebagian sarana dan prasarana mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas hujan dan cuaca ekstrim.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Maurits Tamaela akan memanggil dan meminta penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon berkaitan dengan keluhan sejumlah warga Rumah Tiga soal pungutan uang untuk jasa pengangkutan sampah oleh oknum petugas DLHP Ambon.
Komisi II DPRD Maluku dalam waktu dekat akan menyurati Kapolda Maluku untuk segera menindak para pelaku yang bermain dalam aktivitas penambangan illegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Senin, (8/8/2022).
Kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon mendesak Anggota DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin angkat bicara. Dirinya meminta Pemerintah Kota Ambon, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk segera melakukan operasi ke para distributor minyak tanah yang ada di Kota Ambon.
Ketua dan anggota Komisi II DPRD Maluku ditantang untuk menindaklanjuti fakta terbaru soal maraknya penggunaan zat-zat berbahaya berupa B3, CN dan Karbon Kostik dalam aktivitas pertambangan liar di areal Gunung Botak dan sekitarnya.
nggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin mengatakan, penanganan Pasar Mardika harus komprehensif dan terintegrasi satu sama lainnya. Oleh sebab itu, penertiban pasar sudah semestinya dibarengi dengan penyediaan Tempat bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Masalah kemacetan di Kota Ambon terutama di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tulukabessy menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan dan Komisi 3 DPRD Kota Ambon.
encana rolling jabatan yang akan dilakukan oleh Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, meminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy untuk segera membuat Petunjuk Teknis dengan melibatkan berbagai komponen yang ada di RS Haulussy, agar hak jasa bisa terbayarkan, demi menjaga pelayanan yang ada di RS Haulussy.