Penetapan Biaya Embarkasi Haji Tunggu Rekomendasi DPRD
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut membenarkan jika Pemerintah Provinsi Maluku telah memasukan surat kepada DPRD Maluku berkaitan dengan biaya embarkasi haji.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut membenarkan jika Pemerintah Provinsi Maluku telah memasukan surat kepada DPRD Maluku berkaitan dengan biaya embarkasi haji.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Buru dan Buru Selatan Michael Tasaney meminta kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) untuk menambah pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap desa yang belum ada Puskemas Pembantu.
Direncanakan Juli bulan depan, DPRD Maluku mengagendakan rapat paripurna Pergangtian Antar Waktu (PAW), Yunus Serang menggantikan almarhum Fredy Rahakbauw.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw meminta Pemerintah Kota Ambon memanfaatkan Perda tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebab pemanfaatan dana CSR bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Ambon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, para pedagang di kawasan jalan Yos Sudarso, RT 02 dan 03, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon hingga saat ini masih beraktivitas.
Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Maluku, dalam rangka agenda pengawasan realisasi APBD 2021 dan sumber dana lainya di Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (13/6/2022).
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias berhasil melakukan lobi di Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk meminta kapal pengangkut hewan kurban
Batal menggunakan maskapai penerbangan Garuda Airlines, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku setuju rombongam Jemaah Calon Haji (JCH) reguler Maluku yang berjumlah 494 ditambah 2 TPHD diterbangkan ke embarkasi haji Makasar.
Komisi IV DPRD Provinsi Maluku secara tegas meminta Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk tidak lagi membayar upah gaji tenaga guru honorer di bawa Rp 1 juta, tetapi harus dinaikan diatas Rp 1 juta dari 50 persen pengelolaan dana Bantuan Operasianal Sekolah (BOS) yang ada pada Sekolah.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku meninjau pekerjaan proyek Bendungan Waeapo Pulau Buru saat melakukan pengawasan tahap II di Kabupaten Buru yang berlangsung, Rabu (8/6/2022).
Komisi II memberikan apresiasi terhadap kinerja PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (M2U) yang berkomitmen terhadap pelayanan kelistrikan di Maluku.
Wakil Ketua Komis IV DPRD Provinsi Maluku Ruslan Hurasan mengatakan, penerimaan siswa baru menggunakan system online dengan mempertimbangkan zonasi, prestasi, afirmasi dan kepindahan orangtua
Gubernur Maluku Murad Ismail optimis dengan komitmen Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel E Indey,S.Sos,M.Si untuk bangun Tanimbar.
Diduga menyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1,7 miliar yang dianggarkan dalam APBN tahun 2021, Komisi IV DPRD Maluku mendesak Dinas Pendidikan Maluku segera mencopot Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Tanimbar Astuty Dwiwahyuni, SS, MM.Pd
LASKAR – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyemprot pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku saat melakukan rapat bersama guna dimintai penjelasan terkait pekerjaan Jaringan Air Baku di Kota Ambon di Desa Halong dan Mahia yang di kerjakan CV Sintah yang menelang anggaran miliaran rupiah, namun sampai saat ini pekerjaanya belum juga tuntas sehingga belum dapat […]