LASKAR – Kapolda Maluku Irjen Lothari Latif mengancam akan bertidak tegas kepada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan proses perdamaian yang tengah dilakukan masyarakat Pelauw dan Kariu saat ini.

Penegasan Irjen Lothari tersebut, setelah menyikapi upaya penolakan perdamain dari Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (IPPMAP).

Kapolda mengemukakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, maupun para tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, seharusnya didukung untuk mewujudkan perdamain yang hakiki.

“Saya kembali menghimbau masyarakat agar jangan lagi ada statemen provokatif yang tidak ingin tercapainya perdamaian. Saya tidak akan segan menindak secara tegas. Dan bila ada yang tetap memaksakan kehendak dengan cara-cara provokatif dan mengganggu perdamaian yang sudah kita bangun bersama, saya pastikan tindak tegas sesuai aturan hukum,” tegasnya.

Menurut Kapolda Maluku, pihaknya sementara mengkaji himbauan yang disampaikan ke medsos tersebut, dan apabila memenuhi unsur sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok, maka dipastikan yang bersangkutan akan dipanggil pihak kepolisian.

“Jika terpenuhi unsurnya, saya pastikan akan panggil dan proses hukum yang bersangkutan,” tandas Irjen Lothari Latif.

Himbauan yang dilayangkan Ketua Umum IPPMAP yang mengajak dan menolak himbauan perdamaian tersebut, sangat disayangkan. Pasalnya yang bersangkutan tidak menghormati para tokoh masyarakat yang dipercayakan dalam proses damai dimaksud.

 “Kami minta agar dapat menghormati Raja Pelauw dan orang-orang tuamu, jangan ada lagi oknum yang buat statemen provokatif lagi, statemen-statemen yang kontra produktif dalam masalah tersebut,” “Sesal Kapolda.

Kapolda mengajak siapapun yang tidak puas dengan pelaksanaan rekonsiliasi perdamaian agar sebaiknya datang dan berdialog dengan pemerintah.

“Sebaiknya datang dan dialog dengan Pemerintah, jangan hanya menolak tanpa tahu perkembangan penanganan masalah tersebut,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Kapolda, telah melakukan proses rekonsiliasi perdamaian sudah cukup lama. Sejak bulan Februari 2022 proses perdamaian telah dilaksanakan bahkan sampai dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Indonesia, Moeldoko.

 “Kalau masih ada mungkin yang perlu diselesaikan silahkan datang kita dialog yang baik sehingga ada langkah kondusif, tapi bukan dengan mengatakan menolak dan mendorong demo besar-besaran,”ujar Lothari Latif.

Menurut Kapolda, Pemerintah, TNI dan Polri dalam melaksanakan proses rekonsiliasi perdamaian sejak awal sudah melibatkan semua komponen masyarakat.

“Hormati Raja dan orang-orang tuamu, kalau beliau saja tidak kalian hormati dan hargai dengan statemen-statemen yang bertentangan dengan semangat perdamaian yang telah beliau sampaikan dan disaksikan oleh Pemerintah dan semua pihak, dimana lagi rasa penghormatan dan nurani sebagai sosok ketua pemuda,”tandasnya. (L05)