Orang selalu berpikir bahwa berkuasa itu urusan waktu. Karena masih ada orang yang meskipun sudah selesai memimpin tetap saja hidup dalam bayang-bayang kepemimpinannya di masa lalu yang sebenanya tidak ada karya yang luar biasa diwariskan, hingga sulit menerima kepemimpinan orang lain hari ini.
Bahwa, sebuah gerak kepemimpinan dalam rentang waktu tertentu mengalami kecenderungan melekat dengan gambar diri seseorang. Karena itu, setelah tak lagi memimpin, ada orang mengalami sindrom pasca kepemimpinannya. Orang itu tetap merasa besar, meskipun kenyataan demokrasi tidak mengakuinya.
Namun perlu diingat bahwa, kalau bisa dikendalikan kemelekatan dirinya dengan masa lalu, maka satu jalan terbaik bagi masyarakat sebagai edukasi publik dalam menata kepemimpinan. Sebaliknya, ketika kemelekatan masa lalunya mutlak terus dalam ingatannya, maka cenderung akut karena bisa jadi boomerang buat siapa saja yang melanjutkan tugas kepemimpinan tersebut.
Menurut Robert A Dahl, “Ingatan berkuasa” itu begitu kuat sehingga sulit bagi seseorang untuk membedakan kapan berkuasa dan kapan tak lagi berkuasa. Periodesasi kekuasaan dalam demokrasi dibatasi supaya orang tidak melebur dengan kekuasaan dan menjadi mutlak. Atribut kekuasaan harus dicopot dari seseorang setelah masanya berakhir karena mesti ada sirkulasi dan regenerasi kekuasaan.
Selain adanya periodesasi kepemimpinan dibatasi, demokrasi juga menekankan pentingnya dialog publik. Keterlibatan rakyat dalam pembangunan daerah adalah roh dasar demokrasi. Adagium klasik, ”suara rakyat adalah suara Tuhan” jadi catatan penting untuk diingat.
Dalam Konteks KKT
Ingatan akan bayang-bayang pemimpin masa lalu juga meramaikan politik di daerah KKT. Dengan berkembangnya media sosial muncul sebagai ruang demokrasi baru yang menjamin kemerdekaan tiap orang berpendapat.
Gerakan aksi demonstrasi akhir-akhir ini terstruktur dan masif dilakukan oleh sekelompok Pemuda asal KKT yang dilakukan dari Kota Saumlaki hingga Kota Ambon dinilai sarat muatan politis.
Para elit dan tokoh politik daerah bermunculan melakukan manuver. Melalui Media Sosial, serangan, tuduhan dan fitnah berdatangan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini baik, karena demokrasi hidup dari kritik publik. Tetapi harus ada efek edukatif bagi masyarakat di daerah.
Semenjak reformasi, seiring dengan arus balik informasi yang cepat secara digital, prinsip demokrasi pun bergeser ke ruang media sosial dengan tak lagi mengindahkan prinsip etika publik. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi namun tidak bisa disalahgunakan untuk merongrong atau mencari kesalahan atau bahkan dijadikan sebagai kampanye terselubung dalam menjustifikasi sekaligus menyebar fitnah pemerintahan suatu daerah yang sah.
Mereka mengatasnamakan pemuda kemudian berjuang atas nama rakyat tapi justru didasari oleh berbagai macam tuduhan dan pemain dibelakangnya. Padahal banyak persoalan hukum yang terjadi sejak 2006 -2016 dengan sejumlah persoalan dugaan proyek fiktif dan persoalan hukum lainnya mesti harus juga menjadi konsen perjuangan. Bukan ditunggangi oleh elit politik sakit hati, kemudian memanfaatkan kelompok tertentu untuk memperkeruh suasana dan menghambat pembangunan di Bumi Duan Lolat.
Ini hal yang sangat berlebihan dan jauh dari kaidah-kaidah berdemokrasi sesungguhnya. Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa KKT harus lebih mengutamakan konsolidasi kekuatan untuk menjadi agen-agen perubahan.
Sepuluh tahun berkuasa, kita bangga punya pemimpin yang masih punya ingatan kekuasaan. Kita juga senang ada memori berkuasa yang terus hidup meskipun itu terjadi pada periode 2006-2016. Itu baik sebagai energi untuk melakukan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah daerah sekarang. Dengan ingatan itu, mungkin membuka memori tentang apa yang sudah dan tak pernah dilakukannya. Semoga!