LASKAR – Pendidikan merupakan syarat utama kemajuan suatu daerah. Namun nyatanya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sangat memprihatinkan.
Herman Samiloy, tokoh masyarakat MBD kepada wartawan di Ambon, Sabtu (29/9/2017) mengingatkan, eksekusi penataan kemajuan pendidikan di daerah MBD sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD setempat.
“Realitas pendidikan di MBD memperlihatkan, tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah dalam melihat keterpurukan pendidikan. Penataan pendidikan disana amburadul,” tegasnya.
Satu contoh sederhana, bisa dilihat pada SMA 18 di Dauloor-Dawera yang dibuka sejak tahun 2014, sampai hari ini hanya satu pegawai negeri sipil. “Jadi yang ada cuma kepala sekolahnya saja,” ungkapnya.
Selain itu, tamatan SMP bisa mengajar di sekolah SMA. “Bagaimana bisa terjadi seperti. Hanya tamatan SMP tapi mengajarnya di SMA. Aneh seorang tamatan SMP mengajar ilmu eksakta, IPA dan Matematika di SMA. Saya kira hanya terjadi di MBD,” ujarnya.
Dikatakan, kondisi seperti ini sangat miris dan menjadi bukti pemerintah dan DPRD tidak punya tanggung jawab kemanusiaan terhadap masalah-masalah pendidikan di MBD.
Distribusi para pengajar di sekolah-sekolah yang ada di MBD sangat amburadul. “Kenyataan ini menjadi bukti lemahnya pemerintah dan DPRD. Satu sekolah punya guru bahasa Indonesia dan guru Agama lebih dari satu, tetapi pada saat bersamaan, justru di sekolah lain tidak tersedia,” bebernya.
Dia meminta para wakil rakyat jangan duduk diam dan membiarkan kondisi ini tetap terjadi. “DPRD sebagai wakil rakyat harus serius mengontrol. Kalau pemerintahnya sudah tidak mampu memperhatikan lalu DPRD pun diam maka jangan berharap pendidikan di MBD bisa maju. Sebagai wakil rakyat mereka wajib menjalankan amanat,” tuntutnya.
Mestinya, kata Herman, pemerintah daerah setempat, melalui Dinas Pendididikan wajib hukumnya punya data base terkait jumlah sekolah dan penyebaran jumlah tenaga guru agar penataan pendidikan tidak amburadul seperti saat ini.
“Pemerintah dan DPRD MBD tidak sensitif, sehingga jangan heran kalau pendidikan disana kalah jauh dari daerah lain. Padahal, pengembangan sumber daya manusia yang handal berlangsung dari bangku pendidikan. Bagaimana kita mau maju dan bersaing kalau penataan pendidikan amburadul,” kata Herman dengan raut wajah penuh kesal. (LR)