JAKARTA, LaskarMaluku.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif diminta tidak memprovokasi rakyat Maluku dengan berusaha menarik pengembangan Blok Masela ke laut secara halus dengan kombinasi pengembangan laut (offshore) dan darat (onshore). Sebab, Menteri ESDM akan berhadapan dengan rakyat Maluku. Menteri ESDM sebaiknya tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan.

“Menteri ini melawan kebijakan Presiden Joko Widodo, karena pengembangan Blok Masela secara onshore merupakan keputusan Presiden. Ada apa sehinggga seorang menteri melangkahi keputusan presiden. Jangan salahkan kalau muncul praduga macam-macam di akhir masa jabatan ini? Bukan rahasia uang besar ada di Blok Masela,” tegas Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina yang juga puteri salah satu pelopor industri Migas Nasional, JM Pattiasina di Jakarta, Sabtu (19/8/2023) seperti dilansir sinarharapan.net.

Menurut Engelina, patut dicurigai upaya kombinasi merupakan upaya halus untuk mengembalikan pengembangan kilang Blok Masela ke laut, seperti sebelumnya dan nyata-nyata mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen di Maluku.

Engelina menegaskan, pemerintah dan investor berhak untuk kalkulasi keuntungan di Blok Masela, tetapi jangan lupa ada masyarakat  Maluku yang merupakan provinsi termiskin keempat di Maluku.

“Blok Masela ini menjadi harapan untuk membuka lapangan kerja dengan mengembangkan industri di Maluku dan menjadi pusat pertumbuhan baru di Maluku. Tetapi, Menteri ESDM ini kelihatannya tidak pro rakyat Maluku, ya pasti akan muncul reaksi. Maluku ini sudah dieksploitasi dari masa ke masa. Untuk Blok Masela ini, ya jangan lagi,” tegas Engelina.

Mantan Anggota DPR RI ini mengingatkan, kalau Menteri ESDM memaksakan keputusan, maka rakyat Maluku pasti akan konsisten mengawal keputusan Presiden Jokowi, kalau kilang Blok Masela dikembangkan di darat. Tidak ada embel-embel kombinasi.

Apa jaminannya, kalau kombinasi di laut dan pada akhirnya 100 persen di laut. Sementara masa jabatan Menteri ESDM hanya terhitung sekitar satu tahun.

“Saya harap rakyat Maluku waspada, biasanya ada banyak yang aneh di akhir masa jabatan. Bahkan, keputusan presiden pun mau dilawan. Ada apa dengan Menteri ESDM? Jabatan itu sementara, tetapi rakyat Maluku akan menanggung untuk beberapa generasi mendatang,” tutur Engelina.

Kalau memang Blok Masela tidak menjanjikan keuntungan ketika dikembangkan di darat, sangat sederhana mereka bisa pergi dan meninggalkan. Bagi Maluku, kalau Blok Masela tidak membawa kesejahteraan, sebaiknya memang tidak dikembangkan.

“Toh, selama ini juga bisa hidup tanpa Blok Masela. Kalau mereka rasa rugi dengan kilang darat, silakan cari Blok Gas lain yang lebih menguntungkan. Investor cari untung, tetapi Maluku tidak boleh dirugikan,” katanya.

Menurut Engelina, zaman Menteri ESDM yang lama, juga memiliki seribu satu alasan untuk bertahan di laut, karena menjaga keuntungan investor tanpa memikirkan Maluku, dimana Blok Masela itu berada.

“Jangan kelola sumber daya alam seperti Kompeni yang tidak peduli rakyat lokal. Kekayaan alam dikeruk, tetapi rakyatnya dibiarkan miskin. Keberpihakan Presiden Joko Widodo jangan dicemari lagi kebijakan Menteri ESDM yang mengamputasi kepentingan rakyat,” tegas Engelina.

Menurut Engelina, Maluku hanya mengetahui kalau Blok Masela dikembangkan dengan sistem onshore, kalau ada kebijakan yang berbeda dengan itu, maka jangan disalahkan kalau muncul perlawanan, karena yang melakukan provokasi datangnya dari Menteri ESDM.

“Sudah pasti akan dilawan, karena mereka hanya mengutamakan kepentingan sendiri, tanpa memikirkan kepentingan daerah,” ujarnya.

Engelina mengatakan, yang ditunggu sekarang bukan perubahan skema, tetapi seperti apa program hilirisasi terhadap gas Blok Masela. Presiden Jokowi, jelas Engelina, sudah berkali-kali menyampaikan hilirisasi dan industrialisasi, tetapi tetap saja ada pembantunya seperti Menteri ESDM yang tidak mampu menerjemahkan atau pura-pura tidak tahu arti penting hilirisasi yang diinginkan Presiden Jokowi.

“Semestinya Menteri ESDM menjelaskan seperti industry petrokimia yang hendak dibangun di Maluku. Jangan sampai nasib Blok Masela seperti Blok Gas Bintuni di Papua, dimana hanya gas yang dikeruk tanpa memikirkan industri petrokimia atau memang didesain agar industri petrokimia tidak menarik secara ekonomis sehingga menjadi pembenar untuk mengekspor gas ke luar negeri, kemudian rakyat dijadikan konsumen dari berbagai produk industry turunan gas yang dikelola di luar negeri,” kata Engelina.

Menurut Engelina, Menteri ESDM harus mencontoh pembangunan kompleks petrokimia, seperti yang ada di Johor dan Trengganu Malaysia. Kalau ada industri petrokimia dengan sendirinya mengurangi kebutuhan impor produk petrokimia. Selain itu, akan membuka ribuan tenaga kerja di Maluku, karena akan menjadi sentra ekonomi.

Engelina menjelaskan, seharusnya Domestik Market Obligation (DMO) yang 25 persen dari produksi bagian K3S, diperuntukkan bagi industri petrokimia yang akan dibangun di Maluku. Dia menambahkan, apa yang dilakukan di Blok Arun Lhokseumawe dan Bontang Kalimantan bisa dilakukan juga di Maluku.

Engelina berharap, realisasi pasokan gas untuk industri petrokimia melalui jalur pipa. Sebab, kalau pasokan gas berupa LNG, tentu akan menjadikan industri petrokimia tidak ekonomis, karena beban liquifaksi untuk mengubah gas menjadi LNG dan belum lagi biaya regasifikasi untuk mengubah LNG menjadi gas kembali. “Bisa saja ada yang sengaja desain agar industri petrokimia tidak ekonomis. Ini cara kotor untuk mematikan industri dalam negeri,” tegasnya.

Tetapi yang paling, jelas Engelina, kalau Menteri ESDM tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak jangka panjang, yang justru melawan kebijakan Presiden Joko Widodo.

“Wajar dicurigai kalau ada perubahan skema Blok Masela di penghujung masa jabatan Menteri ESDM. Jangan dong, selama ini tenang-tenang, tetapi ketika di akhir masa jabatan mendadak berubah. Itu namanya memprovokasi rakyat,” tutur Engelina. (*/L02)