AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kota Ambon besok melaporkan kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) kepada aparat penegak hukum (APH), Selasa (10/11)
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon yang menemukan dugaan praktik pengurusan dokumen kepegawaian secara ilegal terhadap puluhan ASN, mayoritas guru.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang mencatut administrasi kepegawaian tersebut.
Ia mengaku telah memerintahkan Bagian Hukum Pemkot Ambon menyiapkan hasil pemeriksaan Inspektorat beserta seluruh bukti pendukung, termasuk dokumen asli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan SK yang diduga palsu.
“Saya telah memerintahkan Bagian Hukum agar hasil pemeriksaan ini, kemudian bukti SK asli dan SK bodong itu dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata walikota dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Walikota menjelaskan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat yang meminta pemberian sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta meneruskan perkara kepada APH karena ditemukan indikasi tindak pidana.
Ia menegaskan, Inspektorat tidak memiliki kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Lembaga tersebut hanya mengidentifikasi dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan para pihak, dan bukti yang ditemukan.
“Di sini belum bisa menetapkan tersangka. Inspektorat masih sebatas menyatakan diduga. Namun, paling tidak kita sudah memiliki data awal yang akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap, melalui proses hukum, seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Terkait kemungkinan kelalaian Kepala BKPSDM dalam mengawasi proses administrasi kepegawaian hingga kasus tersebut terjadi, Walikota meminta publik mengikuti perkembangan pemeriksaan.
“Soal Kepala BKD nanti kita tunggu saja, lihat saja ke depannya,” tandasnya.
Ia juga memastikan, seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut telah dimintai keterangan oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan kepada APH untuk mendalami peran masing-masing pihak.
Berdasarkan temuan sementara, kasus ini diduga melibatkan seorang oknum non-ASN berinisial G yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kepegawaian kepada sejumlah guru di luar prosedur resmi.
Ia menduga, kesulitan sebagian guru dalam mengurus Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penetapan angka kredit dimanfaatkan sebagai celah untuk menawarkan jasa pengurusan dokumen secara ilegal.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh ASN agar tidak menggunakan jasa perorangan yang menawarkan pengurusan administrasi kepegawaian di luar mekanisme resmi.
Pemkot Ambon juga akan meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur kenaikan pangkat agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Meski belum menemukan dugaan kasus serupa pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, Bodewin memastikan pemerintah tetap membuka ruang bagi ASN untuk melaporkan apabila menemukan penerbitan SK kenaikan pangkat yang tidak sah.
Ia berharap laporan resmi kepada APH dapat mengungkap seluruh fakta sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum. (L06)