AMBON, LaskarMaluku.com – Persoalan pembayaran insentif Sekretaris dan anggota Saniri Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kembali menjadi sorotan. Hak keuangan yang seharusnya diterima selama beberapa tahun terakhir diduga belum dibayarkan secara transparan.
Persoalan tersebut bahkan disebut belum mendapat kejelasan sejak pemerintahan Walikota Ambon sebelumnya hingga kepemimpinan Bodewin Wattimena saat ini.
Hal itu diungkapkan Marthen Soplanit, mantan Sekretaris Saniri Negeri Soya yang mengaku diberhentikan secara sepihak, kepada wartawan di Ambon, Senin (9/11)
Marthen menjelaskan, dirinya dilantik sebagai Sekretaris Saniri Negeri Soya oleh mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 686 Tahun 2021 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Soya Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2021-2027.
Berdasarkan keterangan Marthen, insentif anggota Saniri Negeri Soya pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1,1 juta per bulan. Sementara sekretaris menerima Rp 1,3 juta per bulan.
Namun, realisasi pembayaran insentif tersebut kini dipertanyakan. Pembayaran untuk periode 2023 hingga 2026 disebut belum mendapatkan penjelasan terbuka.
Persoalan semakin kompleks setelah adanya perubahan ketentuan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) pada 2025.
Marthen mempertanyakan siapa yang saat ini menerima insentif setelah terjadi perubahan struktur kepengurusan Saniri Negeri Soya. Dia juga meminta kejelasan dasar hukum pembayaran kepada pihak yang disebut menggantikan pengurus sebelumnya.
“Kalau memang sudah diganti, siapa yang menerima insentif sekarang? Atas dasar apa yang bersangkutan menerima? Apakah sudah dilantik secara sah oleh Walikota?” demikian pertanyaan yang disampaikannya.
Selain pembayaran insentif, Marthen juga mempersoalkan proses pemberhentian dirinya sebagai Sekretaris Saniri Negeri Soya.
Dia mengaku diberhentikan secara sepihak dan mempertanyakan dasar hukum pemberhentian tersebut karena tidak mendapatkan kejelasan mengenai dokumen keputusan dari Wali Kota Ambon.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon diminta memberikan penjelasan resmi mengenai status kepengurusan Saniri Negeri Soya, termasuk dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengganti.
Tidak hanya persoalan insentif dan pergantian pengurus, Marthen juga mendesak Pemerintah Kota Ambon melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program Saniri Negeri Soya sejak 2017 hingga 2025.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban seluruh kegiatan di lingkungan pemerintahan negeri.
Dia mengaku masih mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai nama kegiatan, besaran anggaran, hingga waktu realisasi program.
“Pemerintah kota harus segera melakukan audit Negeri Soya dari 2017 sampai 2025. Kita ingin mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program selama ini,” tegasnya.
Selain anggaran kegiatan, pengadaan fasilitas kantor Saniri Negeri Soya juga ikut dipersoalkan.
Kantor yang berada di Balai Desa tersebut disebut mulai difungsikan sekitar Juni atau Juli 2025.
Namun, Marthen mempertanyakan sumber anggaran dan realisasi pengadaan sejumlah fasilitas kantor, seperti meja, kursi, lemari arsip atau filing cabinet, hingga komputer.
Dia meminta Pemkot Ambon membuka informasi mengenai nilai pengadaan, sumber anggaran, serta waktu realisasi belanja fasilitas tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan administrasi dan keuangan harus dilakukan secara menyeluruh agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Marthen menilai persoalan Saniri Negeri Soya tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan.
Dia meminta Walikota Ambon Bodewin Wattimena turun tangan menyelesaikan persoalan yang disebut telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.
Selain audit keuangan, Pemkot Ambon juga diminta menelusuri dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan pengurus Saniri Negeri Soya dengan mengacu pada peraturan daerah serta ketentuan perundang-undangan tentang pemerintahan negeri.
Menurutnya, kejelasan status kepengurusan sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pelaksanaan tugas dan pemenuhan hak keuangan anggota Saniri.
Dia berharap Walikota segera memerintahkan pemeriksaan menyeluruh sekaligus memberikan penjelasan resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembayaran insentif diberikan kepada pihak yang berhak, keabsahan kepengurusan terjamin, serta pengelolaan anggaran Negeri Soya berjalan transparan dan akuntabel. (L06)