AMBON, LaskarMaluku.com  – Hasil audit Inspektorat Kota Ambon mengungkap dugaan praktik pengurusan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan Surat Keputusan (SK) palsu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Sebanyak 45 ASN yang tersebar di sekitar 20 sekolah teridentifikasi menjadi korban dalam kasus tersebut.

Temuan itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).

Bodewin menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, ditemukan adanya penyerahan uang sebesar Rp74,7 juta dari 45 ASN kepada pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan kenaikan pangkat.

Selain itu, penggunaan SK yang tidak sah tersebut juga berdampak terhadap keuangan daerah. Kelebihan pembayaran gaji ASN akibat penggunaan dokumen tersebut sementara dihitung mencapai Rp24,6 juta.

“Hasil audit tersebut mengungkap dugaan praktik pengurusan kenaikan pangkat ASN di luar mekanisme resmi pemerintah, dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk seorang perempuan non-ASN yang merupakan istri dari ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Ambon,” ujar Bodewin.

Ia mengungkapkan, praktik tersebut diduga bermula dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp pada 7 November 2025.

Selanjutnya, pada Januari hingga Maret 2026, seorang perempuan berinisial GOKS mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan bantuan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para guru.

Untuk meyakinkan para ASN, GOKS diduga menggunakan atribut atau seragam ASN serta membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan.

Namun, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.

Dalam menjalankan aktivitasnya, GOKS diduga meminta username, password, dan kode akses akun MyASN milik para guru.

Akun tersebut kemudian digunakan untuk mengakses dan mengubah data kepegawaian, termasuk membuat penetapan angka kredit secara manual.

Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang diduga palsu.

Kecurigaan muncul setelah beberapa penerima menemukan tanda tangan yang tidak sesuai dengan tanda tangan pejabat berwenang.

Persoalan tersebut semakin terungkap ketika para ASN mendapati ketidaksesuaian pembayaran gaji selama periode Juli hingga Oktober 2026.

Puncaknya, pada 15 Oktober 2026, Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut tidak pernah diterbitkan.

Tiga Pihak Diduga Memiliki Peran Berbeda

Dari hasil audit, Inspektorat mengidentifikasi tiga pihak yang diduga memiliki peran berbeda dalam praktik pengurusan kenaikan pangkat tersebut, yakni GOKS, JM, dan LR.

GOKS diduga berperan menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, membuat atau mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK yang tidak sah kepada para korban.

Sementara itu, JM, seorang ASN yang merupakan mantan operator CASN pada BKPSDM Kota Ambon, diketahui menerima dan menginput berkas dari GOKS serta memberikan pendampingan terkait penetapan angka kredit.

Meski demikian, Inspektorat belum menemukan bukti bahwa JM membuat SK bodong. Keterlibatannya dalam hasil pemeriksaan dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran prosedur kepegawaian.

Adapun LR, seorang ASN pada BKPSDM Kota Ambon, diduga berperan menghubungkan GOKS dengan JM dan para guru serta menyuruh pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

Bodewin menegaskan, sebanyak 45 ASN yang menyerahkan uang dan menggunakan SK tidak sah untuk proses perubahan gaji dikategorikan sebagai korban. Namun, mereka juga dinilai lalai karena mempercayakan pengurusan administrasi kepegawaian kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Pemkot Ambon Serahkan Hasil Audit ke Aparat Penegak Hukum

Menindaklanjuti temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan sejumlah langkah pembenahan, di antaranya memperkuat pengawasan administrasi kepegawaian, meningkatkan keamanan akun MyASN, serta melakukan verifikasi terhadap seluruh 45 SK yang menjadi objek pemeriksaan.

Pemkot Ambon juga diminta memperketat proses verifikasi dokumen sebelum SK digunakan sebagai dasar perubahan gaji ASN.

Bodewin mengatakan, pihaknya telah memerintahkan bagian hukum untuk menyerahkan hasil pemeriksaan beserta bukti SK asli dan SK yang diduga palsu kepada aparat penegak hukum.

Ia menegaskan, hasil audit Inspektorat merupakan temuan awal. Karena itu, penetapan unsur pidana, tersangka, maupun pihak yang bertanggung jawab secara hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Menurutnya, penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkot Ambon.

Bodewin juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak menggunakan jalan pintas dalam mengurus kenaikan pangkat dan senantiasa mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemkot Ambon, lanjutnya, akan memperkuat pengawasan guna mencegah praktik serupa kembali terjadi, baik di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan. (L06)