Ambon,Laskar Maluku.com –Calon Sekertaris KotaAmbon, Robby Sapulette, memaparkan makalah di hadapan Wali Kota Ambon, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, tim panitia seleksi, tim asesor Kementerian Dalam Negeri, jajaran Pemerintah Kota Ambon, serta masyarakat, dalam rangkaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Ambon Tahun 2026 di Hotel Manise Ambon, Senin (27/4).
Dalam paparannya, Robby menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program, tetapi sejauh mana aparatur mampu mengelola seluruh sumber daya secara efisien, efektif, dan akuntabel untuk mencapai visi kepala daerah serta menjawab aspirasi masyarakat.
Ia menyoroti tekanan fiskal yang saat ini dihadapi Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan visi “Ambon yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.”
Menurutnya, rendahnya pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang masih belum optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi disebut baru mencapai sekitar 21,25 persen dari total pendapatan daerah.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya tren defisit anggaran pada tahun 2026 yang mencapai penurunan sekitar Rp162 miliar. Kondisi tersebut dinilainya sebagai bentuk nyata tekanan struktural terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mulai mencari alternatif pembiayaan lain agar keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat pembangunan,” ujar Robby.
Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah memperluas kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha atau skema public private partnership (PPP). Namun demikian, kesiapan lahan disebut menjadi kendala utama dalam menarik investasi.
“Kalau pemerintah tidak menyiapkan lahan, maka investasi sulit berjalan. Padahal ini penting untuk pembangunan sektor kesehatan maupun infrastruktur pelayanan publik,” katanya.
Robby juga menyoroti tingginya belanja pegawai dalam struktur APBD Kota Ambon. Saat ini, belanja pegawai disebut berada pada angka 42,46 persen, dan jika ditambah gaji serta tunjangan guru, totalnya mencapai sekitar 50,04 persen dari APBD.
Ia menilai kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk pembangunan produktif menjadi semakin terbatas.
“Efektivitas dan efisiensi harus berjalan seimbang. Efektif tanpa efisiensi akan menghasilkan pemborosan, sedangkan efisiensi tanpa efektivitas membuat pembangunan tidak maksimal,” tegasnya.
Dalam paparannya, Robby juga menyinggung persoalan fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Menurutnya, persoalan itu harus segera dibenahi melalui sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Ia menilai pembangunan Mal Pelayanan Publik yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Ambon dapat menjadi solusi untuk menyatukan pelayanan lintas organisasi perangkat daerah.
“Dengan sistem pelayanan terpusat, tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” jelasnya.
Dari hasil analisis yang dipaparkan, Robby menyebut terdapat tiga persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon, salah satunya adalah revenue gap atau kesenjangan antara potensi pendapatan dengan realisasi penerimaan daerah akibat sistem pajak dan retribusi yang belum terintegrasi optimal.
Melalui gagasan tersebut, Robby menegaskan pentingnya peran Sekretaris Daerah sebagai motor penggerak birokrasi yang mampu memperkuat kapasitas fiskal, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja selaras demi percepatan pembangunan Kota Ambon.(L06)