AMBON, LaskarMaluku.com – Yayasan Rumah Generasi Ambon mengukuhkan komitmen untuk memperluas program inklusi di Kota Ambon dengan menambah sepuluh desa negeri yang menjadi fokus dampingan.

Upaya ini sekaligus melanjutkan langkah strategis yang sudah berjalan, sehingga total desa negeri yang menjadi sasaran program inklusi mencapai 25 desa/negeri di wilayah Kota Ambon.

Hal ini disampaikan Manager Program Yayasan Rumah Generasi Popy Siahaya saat membuka diskusi Forum Media Inklusi, Jumat (18/9/2026) yang berlangsung di kantor Yayasan Rumah Generasi, di Karang Panjang Ambon.

Menurutnya, sejak awal Rumah Generasi hanya membentuk Pokja Inklusi di 15 Desa Negeri, tetapi sekarang sudah ditambah lagi 10 Desa Negeri, sehingga semuanya berjumlah 25 desa negeri.

Siahaya menjelaskan, penetapan sepuluh desa baru ini dilakukan melalui proses assessment komprehensif dan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon.

“Keputusan untuk menambah desa-desa baru ini lahir dari hasil evaluasi kebutuhan dan potensi dampak inklusi yang lebih luas. Target ini bukan sekadar penambahan angka, melainkan upaya nyata memperluas manfaat bagi komunitas desa melalui pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) yang lebih kuat”jelas Siahaya.

Dirinya merincikan, 10 desa negeri yang masuk dalam program inklusi pada tahun ini meliputi, Kecamatan Leitimur Selatan: Negeri Ema, Negeri Naku, Dan Negeri Hutumuri. Ketiganya menjadi fokus dampingan baru yang akan dibangun serta diperkuat Pokjanya.

Kecamatan Sirimau: Hanya Negeri Soya dan Desa Hative Kecil yang menjadi target dampingan yang baru di wilayah ini.

Negeri Nusaniwe: Negeri Urimeseng merupakan desa baru yang dimasuki program inklusi, dan Kecamatan Baguala: Negeri Lama menjadi salah satu desa sasaran program inklusi.

Kecamatan Teluk Ambon Baguala: Desa Waiyame, Negeri Tawiri, dan Negeri Rumah Tiga menjadi desa-desa baru untuk dampingan program di tahun ini.

“Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pelaksanaan program inklusi berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan, dengan menekankan pemberdayaan Pokja sebagai garda terdepan operasional program,”jlas Siahaya seraya menambahkan, komitmen Rumah Generasi tidak berhenti pada pembentukan Pokja saja, tetapi setelah Pokja terbentuk, kami akan terus melakukan penguatan terhadap pokja-pokja tersebut mencakup peningkatan kapasitas anggota Pokja dalam hal perencanaan kegiatan, pelaksanaan program inklusi, serta evaluasi dampak terhadap komunitas desa yang menjadi sasaran.

Pendekatan ini, kata Siahaya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya akses layanan inklusi bagi warga desa, termasuk kelompok rentan, serta meningkatkan partisipasi komunitas dalam proses pembangunan.

Foto Bersama usai Diskusi Forum Media Inklusi

Senada dengan Siahaya, Wakil Direktur Yayasan Rumah Generasi, Okto Pattikawa mengatakan, kebijakan untuk menambah pembentukan Pkja Inklusi di 10 desa negeri diharapkan membawa beberapa manfaat utama, yakni peningkatan akses layanan inklusi di desa-desa sasaran, khususnya bagi kelompok rentan.

Dikatakan, sejak inisiatif inklusi pertama kali diluncurkan, kota Ambon telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui peningkatan kapasitas Pokja desa-desa terdampak serta peningkatan akses terhadap program-program sosial dan pendampingan.

“Kami berharap perluasan desa sasaran ini akan memperlihatkan tren peningkatan kesejahteraan komunitas desa, serta memperluas jangkauan manfaat program inklusi secara adil dan berkelanjutan,”harapnya.

Pattikawa menambahkan, dalam konteks sosial-ekonomi lokal, penambahan desa negeri dalam program inklusi juga diharapkan mendorong partisipasi warga dalam perencanaan daerah dan pelaksanaan program-program pemerintah, sehingga kebijakan inklusi tidak hanya menjadi kebijakan teoritis, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Dengan adanya evaluasi berkala, publik dapat melihat progres nyata dari implementasi program inklusi di tingkat desa, serta dampaknya terhadap kesejahteraan warga,”ungkapnya.

Peran Media Sangat Penting

Lantaran itu, menurut Okto Pattikawa media memiliki posisi strategis dalam ekosistem perlindungan sosial. Sebab media bukan hanya berperan menyampaikan informasi mengenai program pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menyuarakan pengalaman penerima manfaat, mengungkap kesenjangan pelayanan, memeriksa akurasi informasi, mengawal transparansi data dan kebijakan, serta mendorong pemerintah untuk melakukan untuk melakukan perbaikan.

Karena itu, diskusi Forum Media Inklusi ini menjadi ruang diskusi dan refleksi bersama media untuk membangun pemahaman bersama mengenai isu inklusivitas dan bansos sekaligus memperkuat peran media dalam mendorong perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kerentanan masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran perspektif antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi tantangan, praktik baik, serta peluang kolaborasi dalam menghadirkan pemberitaan dan advokasi publik yang berperspektif inklusi,”harapnya.

Diskusi dan sharing Forum Media Inklusi berlangsung selama 2 jam, para jurnalis menyampaikan temuan-temuan di lapangan berkaitan dengan kebijakan penyaluran bantuan-bantuan sosial yang tidak berbasis data dan tidak tepat sasaran serta sejumlah permasalahan yang ditemuai di lapangan. Proses diskusi diakhiri dengan sesi foto bersama. (L02)