AMBON, LaskarMaluku.com – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon mencari mobil pengolah air laut menjadi air siap minum.

Langkah ini disiapkan Pemerintah Kota Ambon untuk mengantisipasi ancaman krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan yang berpotensi menurunkan debit sumber air.

Ia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan langkah konkret menghadapi kemungkinan memburuknya ketersediaan air bersih, bukan sekadar menyampaikan persoalan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya kepada Wartawan di Balai Kota Ambon, Kamis (5/11/2026) sore.

“Saya cuma menyampaikan begini, hati-hati karena kemarau berkepanjangan ini pada saatnya akan berdampak kepada menurunnya debit air. Nah, apa yang kita lakukan terhadap masalah ini?” kata Bodewin.

Ia mengaku telah meminta BPBD mencari informasi terkait mobil yang dilengkapi teknologi untuk mengolah air laut menjadi air minum, termasuk memperhitungkan harga pengadaannya.

Menurutnya, jika teknologi tersebut dinilai dibutuhkan untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemkot Ambon siap mempertimbangkan pembeliannya.

“Kalau kita harus beli, ya kita beli untuk mengantisipasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Ambon saat ini juga terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan pasokan air.

Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak hanya menyampaikan keluhan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, setiap persoalan harus diikuti dengan solusi dan langkah penanganan yang jelas.

“Yang masyarakat inginkan bukan keluhan, bukan hanya menyampaikan masalah kepada mereka. Kalau ada masalah, apa solusinya? Kita harus mengatasi masalah itu,” ujarnya.

Selain persoalan krisis air bersih, walikota turut menyinggung polemik pengelolaan dan kepemilikan Perumda Tirta Yapono yang berkaitan dengan PT DSA.

Ia meminta masyarakat menilai kinerja pengelolaan pelayanan air bersih di Kota Ambon secara objektif berdasarkan kondisi dan fakta yang sebenarnya.

Menurutnya, penilaian terhadap pengelolaan perusahaan tidak boleh hanya didasarkan pada polemik yang sedang berlangsung.

“Kalau pengelolaannya tidak baik, bilang tidak baik. Kalau bagus, bilang bagus. Kita harus objektif,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah hingga kini masih berproses menyelesaikan persoalan kepemilikan yang berkaitan dengan PT DSA.

Ia berharap polemik antara Perumda Tirta Yapono dan PT DSA segera menemukan titik terang agar pemerintah dapat melakukan penataan pelayanan air bersih di Kota Ambon secara lebih baik.

“Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan akan ada titik terang terkait persoalan antara Perumda Tirta Yapono dengan PT DSA. Di situlah baru kita bisa menata air bersih Kota Ambon dengan baik,” tandasnya. (L06)