AMBON, LaskarMaluku.com – Krisis iklim di Kota Ambon tidak hanya menghadirkan ancaman kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kenaikan muka air laut, tetapi juga memperbesar tantangan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar.
Dalam perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), Perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga miskin berpotensi menghadapi risiko dan hambatan adaptasi yang berbeda.
Hal ini mengemuka dalam Diskusi Forum Media Inklusi di Kantor Yayasan Rumah Generasi, Senin (16/11/2026) di kawasan Karang panjang Ambon.
Wakil Direktur Yayasan Rumah Generasi, Oktovianus Pattikawa menjelaskan, Policy Brief Krisis Iklim dan Dampaknya terhadap Isu-Isu GEDSI di Kota Ambon (September 2026) menyoroti pentingnya menempatkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagai bagian utama kebijakan adaptasi iklim.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbatasan akses air bersih di wilayah Siwang RT 005/RW 006. Menurutnya, berdasarkan kajian, sekitar 105 rumah tangga atau 231 jiwa belum memiliki akses PDAM, sumur bor, maupun mata air dan masih bergantung pada pasokan air menggunakan truk tangki.
“Kondisi ini berpotensi menambah beban perempuan dalam memenuhi kebutuhan air keluarga, sekaligus menyulitkan rumah tangga dengan anggota lanjut usia dan penyandang disabilitas,”jelasnya.
Pattikawa juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Ambon atas langkah nyata dalam menghadirkan layanan air bersih di sejumlah titik wilayah Kota Ambon.
“Upaya ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam menjawab salah satu kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih yang layak dan mudah dijangkau sekaligus merealisasikan salah satu dari program perioritas kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Ambon,”jelas Pattikawa.
Kehadiran layanan air bersih di sejumlah titik ini, sambung Pattikawa tentu memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan berupaya memberikan solusi atas kebutuhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat, kendati dilakukan secara bertahap.
“Semoga langkah positif ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan kota yang lebih sehat, sejahtera, dan semakin baik dalam memberikan pelayanan public,”harap Pattikawa.

Pada kesempatan yang sama juga, salah satu penanggungjawab program inklusi Yayasan Rumah Generasi Yuni Luhulima dalam diskusi tersebut juga memaparkan ancaman yang membayangi kawasan pesisir.
Dijelaskan, Analisis Data Sepakat 2026 menggunakan ilustrasi kenaikan muka air laut 25 sentimeter mengidentifikasi potensi dampak terhadap 93 keluarga atau 324 jiwa di empat kecamatan, yakni Sirimau, Baguala, Nusaniwe, dan Teluk Ambon.
“Di antara kelompok yang teridentifikasi terdapat 46 lansia, 23 perempuan kepala keluarga, 14 perempuan kepala keluarga lansia, 6 lansia penyandang disabilitas, dan 7 penyandang disabilitas. Data tersebut menegaskan pentingnya kebijakan adaptasi yang tidak hanya memperhitungkan luas wilayah terdampak, tetapi juga kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Akses informasi peringatan dini, jalur evakuasi yang aksesibel, fasilitas air bersih, serta perlindungan sosial perlu dirancang agar dapat dijangkau seluruh kelompok masyarakat,”jelas Luhulima.
Oleh sebab itu, policy brief tersebut merekomendasikan tujuh agenda utama, meliputi integrasi data Iklim–GEDSI, pemetaan hotspot kerentanan, penguatan ketahanan air, pembangunan infrastruktur aksesibel, peringatan dini responsif GEDSI, partisipasi bermakna kelompok terdampak, serta integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Ambon diharapkan dapat membangun kebijakan adaptasi yang lebih tepat sasaran, berbasis risiko, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara setara,”ungkapnya seraya menambahkan, keberhasilan menghadapi krisis iklim tidak hanya diukur dari kemampuan mengurangi risiko bencana, tetapi juga dari sejauh mana perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin memperoleh perlindungan, akses layanan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, Ketua Forum Media Inklusi Saswaty Matakena dalam diskusi menekankan mitigasi diperlukan agar pelayanan air bersih tidak hanya bersifat sementara atau respons terhadap keluhan masyarakat, tetapi menjadi solusi berkelanjutan.
Dikatakan, selain mitigasi dan edeukasi kepada masyarakat, OPD terkait perlu melakukan pemetaan wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih, mengidentifikasi potensi kendala distribusi, serta mengantisipasi gangguan pelayanan, terutama saat musim kemarau maupun ketika terjadi kerusakan infrastruktur.
Selain itu, koordinasi lintas OPD, termasuk dengan instansi teknis dan pihak penyedia layanan air minum, perlu diperkuat agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur.
Dikatakan, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipatif melalui penyediaan sumber air alternatif, pemeliharaan jaringan distribusi, pengawasan kualitas air, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses.
“Pada prinsipnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran layanan air bersih, tetapi juga kepastian bahwa layanan tersebut dapat dinikmati secara berkelanjutan. Karena itu, mitigasi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pelaksanaan program setiap OPD terkait di Pemkot Ambon,”tutupnya.
Peserta diskusi lainnnya juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk ditindaklanjuti Yayasan Rumah Generasi dengan pemerintah Kota Ambon.
Diskusi Forum Media Inklusi ini berlangsung selama dua jam dan akhiri dengan foto bersama. (L02)
