JAKARTA, LaskarMaluku.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku menolak Rancangan Revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 karena dinilai tidak demokratis.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama saat Seminar RUU Penyiaran dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2026 di Hotel Santika Premiere Ayam Wuruk, Jakarta Pusat ( 11/11/2026)

Menurut Mutiara, Rancangan Revisi Undang-undang penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah undang-undang yang dipaksakan.
Karena isinya bukan tentang penyiaran tetapi lebih banyak mengatur media baru. KPI kata Mutiara, hanya pada Televisi dan Radio yang hanya mengawasi isi siaran. Sementara Pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk menguasai semua Platform digital

“Sebagai perwakilan dari masyarakat Maluku, kami wajib menanyakan soal Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Walaupun nantinya tidak akan didengar, tapi wajib kami mengatakan bahwa rancangan undang-undang tahun 2026 dalam versi apapun yang kami terima , kami tidak setuju 99 Persen, karna rancangan undang-undang ini tidak mencerminkan demokratisasi penyiaran sama sekali,”tegas Mutiara

Menurut Mutiara, Undang-undang penyiaran yang baru harus memperhatikan. Indonesia sebagai daerah kepulauan yang harus memastikan semua masyarakat Indonesia di seluruh pelosok termasuk di seribu pulau Maluku harus mendapat informasi yang adil dan merata.

“Ini penting untuk diperhatikan, karna kalau Pemerintah yang mengambil alih semua pengawasan, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi masyarakat yang berani mengritik pemerintah. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang adalah pemilik frekuensi. Bagaimana dengan daerah kepulauan seperti Maluku yang masih terkendala akses internet dan juga akses penyiaran yang hanya bisa melalui penyiaran berlangganan. Bagaimana jika tidak ada lagi ruang kritik bagi pemerintah. Bahwa Apapun dinamikanya, sudah pasti revisi undang-undang penyiaran ini pasti di ketuk dan kita tinggal menunggu matinya ruang gerak KPI, karna semua kewenangan dikembalikan ke pusat dan Pemerintah yang adalah penguasa pengawasan konten “tutur Ketua KPID Maluku 2 periode ini.

Secara kelembagaan, kata Mutiara, KPI akan lebih kuat karna semua anggaran baik KPI Pusat dan KPI Daerah akan dibiayai oleh APBN, namun sayangnya kewenangannya di persempit, karna hanya mengawasi isi siaran.

Sementara di satu sisi, banyak Lembaga Penyiaran yang tumbang akibat terkendala dengan anggaran, ditambah biaya sewa Mux yang mahal mengakibatkan Lembaga Penyiaran Lokal tidak bisa hidup

” Padahal lembaga penyiaran ini wajib bayar ke negara setiap tahunnya. Sehingga mestinya mereka harus di perhatikan dengan mengatur sebaiknya lewat hadirnya undang-undang yang baru agar adil dengan media baru yang tidak punya beban membayar ke negara, tetapi meraup banyak keuntungan dari iklan.

Ini yang mesti menjadi perhatian kita semua agar Undang-undang penyiaran tidak menjadi korban dari kepentingan Pemerintah yang ingin menguasai semua media Platform,”tandas Mutiara. (L05)