TIAKUR, LaskarMaluku.com – Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi dalam mewujudkan Kabupaten MBD yang semakin maju, mandiri, dan berdaya.
Ajakan tersebut disampaikan Noach saat menghadiri Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten MBD dalam rangka memperingati HUT ke-18 Kabupaten MBD tahun 2026 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten MBD, Tiakur, Selasa (21/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay dan dihadiri Bupati MBD, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, kepala desa, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.
Noach mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-18 sebagai momentum untuk mensyukuri perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah.
Menurutnya, usia 18 tahun menjadi fase penting bagi Kabupaten MBD untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Hari ini bukan sekadar memperingati bertambahnya usia sebuah daerah, tetapi menjadi momentum mengenang perjuangan para pendiri daerah, mensyukuri setiap capaian pembangunan, sekaligus memperteguh tekad bahwa masa depan Kabupaten MBD harus lebih baik dari hari kemarin,” ujar Noach.
Ia mengatakan meskipun pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal, peringatan HUT ke-18 tetap dilaksanakan secara sederhana dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan rasa syukur.
Karena itu, rangkaian kegiatan HUT tahun ini lebih diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti bakti sosial, pemberian tali kasih, jalan sehat, senam bersama, nonton bareng final Piala Dunia 2026, serta berbagai perlombaan untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
Capaian Pembangunan
Pada kesempatan tersebut, Noach juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten MBD selama periode 2021–2025.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten MBD meningkat dari 2,63 persen pada 2021 menjadi 6,36 persen pada 2025. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga naik dari Rp 23,96 juta menjadi Rp38,8 juta.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 61,90 menjadi 68,66. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 29,18 persen pada 2021 menjadi 27,65 persen pada 2025.
Penurunan tersebut didukung berbagai program di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, perdagangan, serta pengembangan desa.
Ia juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang berhasil diraih Pemda MBD , di antaranya Manggala Karya Kencana, Paritrana Award 2025, penghargaan sebagai Penyelenggara Seleksi CAT Mandiri Terbaik dari BKN, Universal Health Coverage (UHC) Award, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut.
Selain capaian pembangunan, Noach turut menyoroti dimulainya pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada 16 Juli 2026.
Menurutnya proyek tersebut merupakan peluang strategis bagi MBD sebagai daerah penyangga sekaligus daerah penghasil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus mempersiapkan sumber daya manusia, memperkuat UMKM, meningkatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga putra-putri Maluku Barat Daya menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay mengatakan HUT ke-18 merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan Kabupaten MBD sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008.
Mengusung tema “Berkarya Bersama, MBD Semakin Berdaya”, Tunay mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan dan sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal pembangunan melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan, serta penguatan fungsi pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (L02)