DOBO, LaskarMaluku.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kepulauan Aru menargetkan sebanyak 1.303 ibu menerima layanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam rangka pelayanan KB serentak memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Kepala DPPKB Kabupaten Kepulauan Aru Aris Frits Irianto Gainau di Aru, Kamis (7/5/2026), mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) untuk mendukung pembangunan keluarga berkualitas dan menekan angka stunting.
“Target Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 1.303 peserta KB pascapersalinan, dan 606 peserta di antaranya menjadi fokus dalam momentum HUT IBI ke-75 ini. Kami berharap seluruh kecamatan dapat berkontribusi maksimal sehingga capaian bisa melampaui target,” katanya.
Ia menjelaskan, pelayanan KB serentak tersebut berlangsung sejak 29 April hingga 22 Mei 2026 dan menjadi bagian dari program nasional yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Menurut dia, momentum HUT IBI dimanfaatkan secara strategis untuk menjaring peserta baru, khususnya ibu pascapersalinan pengguna MKJP seperti implan yang dinilai efektif dalam perencanaan keluarga jangka panjang.
Ia melanjutkan, salah satu lokasi pelayanan dipusatkan di Puskesmas Marlasi, Kecamatan Aru Utara bahkan turut melibatkan sejumlah tenaga Kesehatan mulai bidan hingga dokter obgyn.
Petugas Keluarga Berencana Kecamatan Aru Utara Lutfi Sandi mengatakan kegiatan tersebut terlaksana melalui koordinasi lintas sektor.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memperluas akses pelayanan KB, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks,” ujarnya.
Selain pelayanan langsung, kader KB di tingkat desa turut dilibatkan untuk melakukan pendekatan kepada pasangan usia subur melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), baik secara tatap muka maupun melalui jejaring kader masyarakat.
Dalam layanan ini peran bidan menjadi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga.
Melalui pelayanan KB serentak tersebut, pemerintah berharap akses dan kualitas layanan KB semakin meningkat, khususnya dalam mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang bagi ibu pascapersalinan di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Aru. (***)