TIAKUR, LaskarMaluku.com – Persoalan kepastian status lahan kampus Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura (Unpatti) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kembali menjadi perhatian. Civitas akademika PSDKU Unpatti menyampaikan aspirasi melalui aksi damai yang berlangsung di Tiakur, Rabu (14/10/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan perwakilan civitas akademika meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD bersama DPRD mengambil langkah nyata untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan yang selama ini berdampak terhadap kelancaran aktivitas perkuliahan.

Koordinator Akademik PSDKU Unpatti MBD, Andy S. K. Dahoklory, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat berperan aktif memfasilitasi komunikasi dengan keluarga pemilik lahan maupun instansi terkait. Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Sejumlah poin penting turut disampaikan dalam tuntutan aksi, di antaranya kepastian status kepemilikan lahan, kejelasan tanggung jawab hukum, penyelesaian administrasi pertanahan, serta pengusulan anggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, civitas akademika meminta fasilitasi pencabutan sasi dan jaminan keberlangsungan kegiatan perkuliahan. DPRD MBD juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar proses penyelesaian berlangsung transparan dan memiliki target yang jelas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily, menyampaikan apresiasi kepada civitas akademika yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan keluhan mahasiswa serta berkomitmen menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Atas nama Pemerintah Daerah, tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan civitas akademika saat ini. Selayaknya orang tua, kami pasti mendengar apa yang menjadi keluhan dari adik-adik mahasiswa sekalian,” ungkap Kilikily.

Wabup juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan mediasi dengan keluarga pemilik lahan. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait akan terus dilanjutkan untuk menemukan jalan keluar, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan penyelesaian dokumen administrasi pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD MBD, Petrus A. Tunay bersama sejumlah anggota dewan, menerima langsung massa aksi di ruang rapat DPRD MBD.

Dalam pertemuan itu, DPRD menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan harus diawali dengan pembenahan status hukum dan administrasi pertanahan. Hal tersebut menjadi penting agar setiap tahapan penyelesaian, termasuk kemungkinan pengalokasian anggaran pemerintah daerah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

DPRD MBD juga menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan perkembangan penyelesaian persoalan tersebut tetap mendapat perhatian.

Diketahui, lahan kampus PSDKU Unpatti yang berlokasi di Desa Patti memiliki luas kurang lebih 40 hektare. Namun, proses penyelesaiannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan administrasi, legalitas lahan, hingga status kawasan hutan lindung.

Kondisi tersebut membuat rencana pengusulan anggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2027 membutuhkan kajian dan kelengkapan dokumen yang memadai. Kepastian status lahan menjadi salah satu persyaratan penting sebelum proses penganggaran dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Karena itu, sinergi antara Pemkab MBD, DPRD, pihak pengelola PSDKU Unpatti, keluarga pemilik lahan, serta instansi berwenang sangat dibutuhkan. Penyelesaian persoalan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas aset kampus, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi bagi masyarakat Maluku Barat Daya. (L02)