AMBON, LaskarMaluku.com – DPRD Provinsi Maluku mendorong dan meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera memperkuat program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal guna dalam pengembangan di Blok Masela sebagai persiapan menghadapi kebutuhan sumber daya manusia.

Hal itu disampaiakn Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku.

Menurutnya, persiapan tenaga kerja tidak boleh dilakukan menjelang kegiatan operasional Blok Masela dimulai.

“Untuk itu pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan sumber daya manusia sejak sekarang agar target penyerapan tenaga kerja lokal dapat diwujudkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja harus segera menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri minyak dan gas.

Sehingga program tersebut terutama diarahkan kepada generasi muda Maluku yang memiliki potensi untuk bekerja pada sektor migas.

“Jadi untuk target pencapaian kurang lebih 80 persen tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan daerah, maka mulai dari sekarang pemerintah daerah harus secepat mungkin melalui Dinas Tenaga Kerja menyiapkan lembaga pendidikan khusus untuk pelatihan anak-anak muda di Maluku,” kata Wajo.

Untuk itu, dirinya mengatakan, kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan Blok Masela akan sangat beragam. Karena itu, pelatihan tidak cukup hanya bersifat umum, tetapi harus mengacu pada jenis pekerjaan dan standar kompetensi yang dibutuhkan industri.

Ia menambahkan, selain Blok Masela, persiapan sumber daya manusia juga penting untuk mengantisipasi pengembangan sektor migas lainnya di Maluku, termasuk rencana pembukaan Blok Binaya.

“Oleh karena itu kita harus menyiapkan sumber daya manusia untuk bekerja di Blok Masela, termasuk mengantisipasi pengembangan Blok Binaya,” pungkasnya.

Dikatakan, evaluasi kebutuhan tenaga kerja
Untuk memastikan pelatihan yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan industri, Komisi III DPRD Maluku berencana kembali mengundang pihak terkait untuk membahas kebutuhan tenaga kerja.

Lanjut dia, pembahasan tersebut akan diarahkan untuk mengetahui secara lebih rinci jenis tenaga kerja, kualifikasi, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam tahapan pengembangan Blok Masela.

“Maka dalam waktu dekat kami dari Komisi III akan mengundang kembali pihak terkait untuk mendiskusikan kebutuhan tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan,” tandasnya.

Menurut Wajo, DPRD juga akan mendorong adanya koordinasi lintas komisi di DPRD Maluku. Komisi III berencana mengajak Komisi II dan Komisi IV untuk melakukan rapat gabungan guna mengevaluasi tahapan perekrutan tenaga kerja lokal.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penyiapan hingga perekrutan tenaga kerja lokal dapat dipantau secara bersama-sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami juga akan meminta Komisi IV dan Komisi II untuk melakukan rapat gabungan guna mengevaluasi tahapan perekrutan tenaga kerja,” ujarnya.

Menurutnya, i menilai, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, yakni Balai Latihan Kerja (BLK).

Karena itu, pemerintah tidak harus membangun seluruh fasilitas pelatihan dari awal. BLK yang telah tersedia dapat dikembangkan dan diarahkan untuk memberikan pelatihan dengan kebutuhan khusus sektor minyak dan gas.

“Fasilitasnya sudah ada melalui BLK. Tinggal bagaimana pemerintah menyiapkan dan mengembangkan fasilitas tersebut sehingga dapat digunakan untuk pelatihan,” jelasnya.

Kemudian persoalan yang perlu segera dibenahi, lanjut Alhidayat, adalah dukungan anggaran. Ia menyebut alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja pada APBD 2026 belum cukup kuat untuk mendukung program pelatihan dalam skala yang dibutuhkan.

Karena itu, saya mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap program tersebut dalam APBD Perubahan 2026.

“Jadi untuk 2026 ini Dinas Tenaga Kerja belum terlalu banyak anggarannya. Maka, dalam APBD Perubahan harus diprioritaskan pembiayaan untuk BLK agar dapat aktif melakukan pelatihan terhadap generasi muda Maluku,” ujarnya.

Menurut dia, penguatan BLK menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan tenaga kerja Maluku tidak hanya menjadi penonton dalam pengembangan industri migas di daerah sendiri.

“Pelatihan harus diarahkan pada kebutuhan spesifik industri migas sehingga lulusan BLK memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan,” tandasnya.

Dirinya menegaskan, persiapan tenaga kerja lokal harus berjalan beriringan dengan perkembangan proyek Blok Masela. Dengan demikian, ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat, Maluku sudah memiliki sumber daya manusia yang siap bersaing dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“DPRD Maluku juga akan terus melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja lokal agar kebijakan afirmasi bagi masyarakat Maluku benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” jelas Wajo. (L04)