AMBON, LaskarMaluku.com – Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, menilai penyelenggaraan pelayanan publik di Maluku belum bisa berjalan maksimal jika masih menggunakan pendekatan daerah kontinental.
Menurutnya, Maluku dengan 1.340 pulau memiliki tantangan geografis yang tidak dimiliki daerah lain. Karena itu, ia mendorong adanya terobosan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik yang saat ini sedang dimatangkan.
“Jadi pada prinsipnya pelayanan itu harus mendekati rakyat, bukan rakyat yang susah payah mendekati pelayanan. Ini yang sedang kita dorong dalam Ranperda Pelayanan Publik,” kata Rahakbauw kepada wartawan di Ambon Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat di pulau terluar dan terdepan terus terbebani oleh jarak, biaya transportasi, dan sulitnya akses hanya untuk mengurus kebutuhan dasar seperti KTP, KK, pajak, hingga bantuan sosial.
“Ranperda ini nantinya akan menjadi payung hukum umum bagi seluruh penyelenggara pelayanan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, kabupaten/kota tetap diberi kewenangan untuk menyesuaikan teknis pelayanan sesuai karakteristik wilayahnya,” jelas politisi senior Golkar lima periode ini.
Rahkcbauw menjelaskan, fokus pelayanan yang diatur pun menyasar sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari Dinas Dukcapil, Bapenda, hingga Dinas Sosial.
“Sementara kalau di pulau yang tidak ada kapal reguler, tidak ada sinyal bagus, bagaimana warga bisa urus dokumen? Di sinilah negara harus hadir dengan inovasi, salah satunya pelayanan berbasis elektronik dan jemput bola,” tandasnya.
Ia menambahkan, untuk mematangkan regulasi ini, Bapemperda tidak bekerja sendiri. Pihaknya telah melakukan uji publik dengan melibatkan Ombudsman Perwakilan Maluku, akademisi hukum dari Pascasarjana, sarjana hukum, hingga perwakilan mahasiswa.
“Jadi uji publik itu, penting agar Ranperda yang dihasilkan tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga membumi dan menjawab persoalan riil di lapangan,” jelas Rahkcbauw
Rahakcbauw juga menjelaskan, saat ini, Ranperda tersebut sudah masuk tahap pra penyelarasan. Tahap ini menjadi kunci untuk menyamakan perspektif antara Bapemperda dengan tim penyusun, termasuk penyamaan istilah hukum dan sinkronisasi dengan undang-undang di atasnya, baik pelayanan konvensional maupun elektronik.
“Untuk itu, kita ingin regulasi ini bukan sekadar dokumen administratif. Tapi benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan, terutama bagi saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah kepulauan,” pungkasnya. (L04)
