AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku mulai mengarahkan transformasi pendidikan vokasi kesehatan melalui pengembangan SMK Negeri 11 Seram Bagian Barat (SBB) sebagai “Rumah Vokasi Kesehatan” yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, dunia industri, dan perguruan tinggi.
Kebijakan dari pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku ini, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlotta Singerin, saat menghadiri acara Pelepasan dan Pengukuhan Siswa Kelas XII SMKN 6 Ambon Tahun Ajaran 2025/2026 di Ambon.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas lulusan vokasi agar tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kompetensi praktis yang sesuai kebutuhan lapangan kerja sektor kesehatan di Maluku.

Menurut Sarlotta, SMKN 11 SBB diproyeksikan menjadi sekolah vokasi kesehatan representatif yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kesehatan dasar hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa dan Posyandu.

“Sebetulnya ini cara-cara berkolaborasi untuk melihat kematangan belajar dari anak-anak di bidang vokasi. Kalau tidak ada kolaborasi bersama dunia industri maka anak-anak lulus tetapi tidak punya keahlian yang memadai,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlotta Singerin.

Ia menjelaskan, pengembangan SMKN 11 SBB dilakukan melalui kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra, Dinas Kesehatan, Poltekkes Negeri Ambon, serta Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura. Kolaborasi itu diarahkan untuk menghadirkan tenaga pengajar profesional sekaligus membuka akses praktik lapangan bagi siswa.

Pemerintah daerah juga mulai menyiapkan pola pembelajaran berbasis praktik langsung di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, apotek, Posyandu, dan lingkungan farmasi.

“Kami bangun kerja sama juga dengan dinas kesehatan untuk sama-sama memberi peluang bagi anak-anak ini hadir di Puskesmas, hadir di setiap apotek, hadir di lingkungan Posyandu, dunia farmasi supaya meningkatkan kompetensi mereka,” kata Sarlotta Singerin.

Langkah tersebut dinilai penting karena selama ini pendidikan vokasi di sejumlah daerah masih menghadapi persoalan ketimpangan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah Provinsi Maluku menilai pendekatan kolaboratif menjadi solusi untuk meningkatkan kesiapan lulusan SMK memasuki pasar kerja.

Selain penguatan kurikulum dan praktik lapangan, pemerintah juga mulai mempersiapkan sistem pendampingan profesional terhadap guru dan manajemen sekolah. Hal itu termasuk pembahasan mengenai kebutuhan kepala sekolah dengan kualifikasi khusus yang mampu membangun jejaring industri dan pelayanan kesehatan.

Sarlotta menegaskan kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin perubahan dalam pendidikan vokasi.

“Kepala sekolah itu agen perubahan, leader pembelajaran. Karena itu dia harus sanggup mengupayakan kerja-kerja kolaborasi dan menghantar anak-anak ini keluar dari ruang kelas berkolaborasi dengan dunia usaha,” ujarnya.

SMKN 11 SBB direncanakan mulai beroperasi penuh pada tahun ajaran baru 2026 dengan fokus utama pada bidang kesehatan. Pemerintah berharap sekolah tersebut dapat menjadi model pengembangan pendidikan vokasi kesehatan di Maluku, sekaligus memperluas peluang kerja generasi muda di sektor pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengembangan sekolah vokasi kesehatan juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Maluku di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan berbasis komunitas di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. (L05)