Kategori: Parlementaria

BAMUS DPRD Maluku Bahas 15 Program Pansus RPJMD

AMBON,LaskarMaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melalui Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Maluku membahas 15 (Lima Belas) program kegiatan, salah satunya adalah pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) dan pembentukan RPJMD. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, kepada wartawan diruang kerjanya,” Selasa (7/1/2025). Watubun, mengatakan, Saat ini Badan Musyawarah Dewan Perwakilan […]

Komisi IV DPRD Maluku Desak Manajemen RSUD Haulussy Harus Dievaluasi

AMBON LaskarMaluku.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi, Welem Daniel Kurnala menegaskan, kalau pihaknya kian intensif memberikan atensi terhadap setiap informasi yang masuk, jika itu terkait dengan hak-hak nakes dan TPP para tenaga kesehatan. Pernyataan itu dikemukakan, Sekretaris komisi IV, setelah menyikapi kurangnya perhatian pihak menejemen RSUD dr Haulussy Ambon, dalam membayar hak-hak tenaga dokter […]

Final, Mailuhu PAW Irene di DPRD Kota Ambon

AMBON, Laskar Maluku.com – Ketua DPD Nasdem Kota Ambon, Mourits Tamaela menyebutkan, DPD Nasdem sudah melakukan pleno secara internal untuk mengusulkan nama pengganti ke DPP. Yakni Bodewyn Mailuhu sebagai pemenang suara terbanyak kedua, pada Pileg 14 Februari 2024 lalu. Dan saat ini, hanya menunggu SK pelantikan yang dikeluarkan oleh DPP Nasdem. “Proses pengganti teman kita […]

DPRD Kota Ambon Kunker ke Bekasi, Bahas Metode Penganggaran Makan Siang Gratis

BEKASI, LaskarMaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melalui Badan Anggaran (Banggar), Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kota Bekasi, Jumat (13/12/2024). Kedatangan Banggar DPRD Kota Ambon di Bekasi, untuk mengkonsultasikan Program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tentang makan siang gratis. Ketua Rombongan Banggar DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, memang benar program makan […]

DPRD Kota Ambon Kunker Ke DPRD Kota Depok

AMBON,LaskarMaluku.com – Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/12/2024). Kunjungan tersebut dalam rangka memperkaya tugas dan tanggungjawab Bamus sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. “Kami ingin menggali informasi dan memahami lebih dalam terkait mekanisme kerja Bamus di DPRD […]

Tiap Tahun Kuota Mitan Kota Ambon Hadapi Kelangkaan, Komisi II Minta Ditinjau Ulang

AMBON, LaskarMaluku.com —Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian, S.Sos,Secara tegas meminta pihak PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ambon dan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku untuk segera meninjau dan merevisi kembali Kuhota Minyak tanah di kota Ambon. Dikatakan, pentingnya revisi perhitungan kuota Minyak Tanah (Mitan) untuk Kota Ambon. Menurut dia, metode yang […]

SKP Maluku Desak DPRD Segera Bentuk Pansus Soal 10 Miliar Dana KONI

AMBON, LaskarMaluku.com — Ketua Satria Kita Pancasila (SKP), Moh Tahir Tomagola, S.Sos Meminta dan Mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk segera membentuk Panitia khusus (Pansus) guna mempertanyakan anggaran 10 Miliar yang dikelolah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku. Dirinya juga meminta dan mendesak pihak pengak hukum didaerah ini untuk mengusut tuntas dengan menulusuri anggaran […]

DPRD Bahas Kelangkaan Mitan Di Maluku

AMBON, LaskarMaluku.com — Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Cabang Ambon dan Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku guna membahas kelangkaan Minyak tanah (Mitan) yang terjadi di 11 Kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Komisi juga berjanji untuk tetap mengawal,agar kelangkaan minyak tanah di kota Ambon khususnya […]

DPRD Maluku Minta Pemda Segera Usul Perda Masyarakat Adat

AMBON, LaskarMaluku.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun, secara tegas mendorong dan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku segera Menerbitkan peraturan daerah (perda) masyarakat Adat. Hal itu tersebut sebagaimana disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) menerbitkan Perda untuk melindungi hak masyarakat adat atas tanah ulayat. “Kita bersyukur, karena Mendagri baru […]