Share

Corneles Fanumby

LASKAR – Aksi demo yang dilakukan organisasi kepemudaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Selasa (01/09/2020) terkait dugaan pergantian 8 nama calon mahasiswa baru Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas tahun akademi 2020/2021 jalur kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dinilai sarat kepentingan.

Pasalnya, koordinator lapangan maupun orator tidak memiliki bukti atau data valid yang bisa dipakai sebagai referensi dalam melakukan orasi.

“Siapa saja di negara ini boleh melakukan aksi demo atau aksi protes, tetapi aksi demo harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang valid sehingga bisa di follow up oleh Bupati maupun instansi terkait jika memang ada indikasi kecurangan dalam seleksi calon mahasiswa,”demikian ditegaskan salah satu tokoh masyarakat KKT Corneles Fanumby.

BACA JUGA:  Besok Presiden Tiba di Saumlaki, Gubernur Pimpin Apel Pasukan Pengamanan

Dirinya menilai, aksi demo bukan sebatas mengkritisi atau mengoreksi tetapi menawarkan masukan maupun solusi yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga aksi ini murni dan tidak ada yang tunggangi. Sebab organisasi kepemudaan sekelas GMKI dan GMNI yang tergabung dalam kelompok CIPAYUNG sudah harus mempersiapkan konsep, data dan dokumen yang valid saat berorasi sehingga menjadi posisi tawar dengan Bupati selaku pengambil kebijakan. Saya melihat materi orasi terkesan simpang siur dan tumpang tindih,”kata Fanumby sembari meminta kepada organisasi kepemudaan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Pemda KKT ada baiknya dilakukan secara santun dan elegan melalui dialog ketimbang aksi demo.

BACA JUGA:  Resmi Kantor Majelis Latupati, Gubernur Ingatkan Maraknya Ujaran Kebencian dan Fitnah Jelang Pemilu 2024

Kendati demikian, aksi demo tersebut patut diberikan apresiasi, karena aksi ini bagian dari gerakan pemuda selaku garda terdepan dalam menyikapi keresahan di masyarakat.

Corneles Fanumby juga memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon bersama para pejabat Pemda KKT dalam merespons para pendemo dan membuka ruang dialog.

“Cara menyampaikan pendapat maupun kritik dengan aksi demo juga bagian dari sebuah proses berdemokrasi. Semoga kedepan Pemda KKT tetap bersinergi dengan organisasi kepemudaan dalam membangun KKT, dengan meningkatkan komunikasi dan dialog,”harapnya. (L03)