AMBON, LaskarMaluku.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon mendesak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk mengevaluasi kinerja Buce Fanulene, selaku Kepala Bimbingan Masyarakat Katolik Provinsi Maluku yang dinilai belum mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan transparan.
Presidium Gerakan Masyarakat (Germas) PMKRI Cabang Ambon, Jo Renyaan mendesak Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku untuk memeriksa kembali program kerja dan capaian kinerja dari Kepala Bimas Katolik Provinsi Maluku.
Renyaan menilai bahwa Kepala Bimas Katolik Provinsi Maluku yang telah bertugas kurang lebih 5 tahun berjalan ini, seharusnya mempunyai tugas untuk menyiapkan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Selama ini umat Katolik tidak tahu program kerja dari Bimas Katolik dan dampak positif yang ditimbulkan dari hadirnya Bimas Katolik Provinsi Maluku bagi umat,”tegas Renyaan.
Dirinya mengaku, jika kinerja Bimas Katolik tidak dievaluasi oleh kakanwil Agama, maka Renyaan berjanji akan menggalang masyarakat untuk melakukan aksi demo besar-besaran untuk mempertanyakan kinerja Bimas Katolik Maluku.
“Jika aspirasi ini tidak digubris oleh kakanwil Agama, kami akan menggalang masa untuk melakukan aksi demo guna mempertanyakan hal ini,”tutup Renyaan.
Buka Ruang Diskusi
Sementara itu, Kepala Bimas Katolik Kanwil Agama Maluku, Buce Fanulene yang dihubungi memberikan apresiasi kepada adik-adik PMKRI Cabang Ambon yang sudah memberikan kritikan positif.
“Terlepas dari jabatan saya, tetapi sebagai senior saya melihat ini bagian dari kerinduan adik-adik PMKRI untuk membuka ruang komunikasi yang satu tahun terakhir ini tidak berjalan secara baik. Saya selalu terbuka kapan saja, dan saya mengajak adik-adik PMKRI untuk duduk bersama, kita berdialog, bersinergi dan berkolaborasi dalam program-program bersama yang menyentuh kebutuhan umat Katolik di Maluku,”harap Buce.
Kritik Harus Disertai Data dan Fakta
Ditempat terpisah, mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayan KWI, RD Agus Ulahayanan yang dikonfirmasi menegaskan, kritik boleh-boleh saja tetapi harus punya dasar, data dan fakta, jangan asal kritik.
“PMKRI juga harus paham tugas Pebimas apa, batas-batas kewenangan seperti apa dengan wilayah kerja yang cukup luas, dan keterbatasan anggaran sehingga tidak semua kebutuhan umat bisa terakomodir,”kata Romo Ulahyanan.
Dirinya menambahkan, seharusnya PMKRI mengkritik pemerintah agar memberikan anggaran kepada Dirjen Bimas Katolik sesuai kebutuhan umat di daerah.
“Saya ketika masih di KWI selalu mempertanyakan kenapa anggaran untuk Dirjen Bimas Katolik sangat kecil 0,0 sekian persen dari dana Kementrian Agama. Ini mestinya yang dikirik PMKRI, memperjuangkan keadilan secara umum. Sebab kinerja seseorang juga diback up oleh dana yang memadai,”tandasnya seraya menambahkan sebagai mahasiswa yang mempunyai intelektual harusnya membuka ruang diskusi karena itu yang dikedepankan Gereja Katolik.
Romo Ulahayanan juga menyarankan agar jika ada masalah bisa langsung berkoordinasi dengan pastor moderator sehingga ada ruang diskusi yang terbangun. “Tidak benar juga memberikan ancaman dengan melakukan aksi demo, karena itu bukan ciri Gereja Katolik. Sebab semua organisasi yang menggunakan label gereja harus berkoordinasi dengan pastor moderator untuk mendapatkan solusi tanpa harus anarkis,”sarannya.
Banyak Kontribusi di Wilayah SBB
Senada dengan itu, Wakil Uskup Wilayah Seram Bagian Barat, RD Goris Matli yang dikonfirmasi mengakui jika Kepala Bimas Katolik Kanwil Agama Maluku, Buce Fanulene banyak berkontribusi bagi kebutuhan umat Katolik di wilayah SBB.
“Berbagai program yang telah dibuat tidak mungkin akan menyentuh dan menyenangi banyak orang, tetapi ada beberapa program prioritas yang sudah dibuat diberbagai tempat itupun disesuaikan dengan kebutuhan dan banyak menyentuh kebutuhan di SBB,”ungkap Romo Goris.
Dirinya justru mempertanyakan ukuran penilaian teman-teman PMKRI seperti apa?
“Apa yang disampaikan teman-teman PMKRI menjadi bagian dari sebuah kritikan yang harus duduk bersama-sama membicarakan langkah-langkah strategi kedepan untuk sebuah perubahan,”harapnya.
Ketika ditanya soal program-program dari Bimas Katolik di Wilayah SBB, Romo Goris merincikan, ada pembinaan pasutri, bantuan alat misa dan pakaian misdinar, bantuan untuk gereja, kontribusi juga untuk mahasiswa Katolik di SBB dan masih banyak lagi hal-hal positif yang dilakukan, dan tidak mungkin juga bisa menjawab semua kebutuhan umat.
Sementara Kepala Sekolah SMAK Katlarat, Elat Kecamatan Kei Besar, RD Tinus Ohoiwutun, justru memberikan apresiasi atas kinerja Kepala Bimas Katolik Kanwil Agama Maluku karena telah membantu kebutuhan umat di daerah-daerah terpencil.
“Sekolah kami di daerah pinggiran masih banyak fasilitas yang terbatas dan dibantu oleh Pebimas Katolik Kanwil Agama Maluku. Apa yang pihak sekolah butuhkan direspons positif baik dari segi material maupun moril. Bahkan atas koordinasi, Pa Buce bisa menghadirkan Dirjen Bimas Katolik di Katlarat. Ini suatu yang luar biasa dan patut diapresiasi,”ungkapnya.
Lantaran itu, Romo Tinus meminta adik-adik PMKRI untuk kedepankan nilai kekatolikan dalam berdialog untuk mencari soluasi bersama jika kritikan itu membangun. (L02)