AMBON, LaskarMaluku.com – Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, yang menggandeng PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku dan Maluku Utara, atas komitmennya dalam membangun kerjasama memperluas akses komunikasi di wilayah Maluku. Langkah ini dinilai menjadi solusi nyata mengatasi jaringan telekomunikasi pada wilayah blank spot dengan dukungan riil jaringan listrik dari pihak PT PLN.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Wat ubun, menyampaikan apresiasi kepada jajaran PT PLN Maluku dan Maluku Utara, khususnya Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Maluku, Ramli Malawat atas kontribusinya dalam membahas persoalan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi di Maluku.

Apresiasi luar biasa dari wakil rakyat Dapil 6 ini saat memimpin jalannya Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku dan Maluku Utara, Senin (21/9/2026) di ruang rapat paripurna Kantor Aspirasi DPRD provinsi Maluku Karang Panjang Ambon.

Dalam kesempatan itu, Benhur sapaan BGW secara khusus menyoroti peran Ramli Malawat dari UP3 Maluku yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan.

“Terus terang saja, kami memberikan apresiasi. Tidak semua orang seperti Pak Ramli yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah,” ujar Benhur dalam penutupan rapat.

Menurutnya, respons cepat terhadap berbagai persoalan di lapangan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.

Benhur menegaskan, berbagai persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus catatan DPRD Maluku dalam menyusun usulan pembangunan ke tingkat nasional.

“Ini nanti menjadi catatan dalam usulan pembangunan nasional kita,” katanya.
Ia berharap sinergi antara DPRD Maluku, pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan telekomunikasi dapat terus diperkuat untuk mendukung pemerataan akses listrik dan internet di seluruh wilayah Maluku.

Penguatan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang konektivitas masyarakat, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi di daerah kepulauan.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo provinsi Maluku Drs Titus F. L Renwarin mengungkapkan, proyek pembangunan tower BTS 4G yang dikelola oleh BAKTI Kominfo (sekarang Komdigi) sampai sejauh ini menjadi kondisi memprihatinkan di sebelah kabupaten kota di provinsi Maluku.

Renwarin mengakui, pihaknya tengah berupaya meminta dukungan DPRD provinsi Maluku untuk ikut melobi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) agar ratusan tower itu bisa difungsikan kembali dan atau setidaknya dikelola oleh PT Telkomsel

“Masalahnya adalah 679 tower itu, tidak ada maintenancenya; artinya tower ini terbengkalai setelah kami koordinasikan dengan pihak Telkomsel beberapa lokasi itu bisa digunakan dalam arti Telkomsel bisa menggunakan itu, hanya itu bukan punya Pemda, itu milik pemerintah pusat sehingga dalam pertemuan tadi itu kita akan mendata mana yang akan Telkomsel bisa gunakan tapi kita akan komunikasikan dengan KOMDIGI apakah tower-tower tersebut bisa digunakan atau tidak, atau jika diperlukan maintenance kembali sehingga jaringan komunikasi bisa kembali diaktifkan, itu yang kita harapkan,” jelas Kadis Kominfo provinsi Maluku, Titus Renwarin seusai berbicara kepada sejumlah awak media usai dirinya menghadiri rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD provinsi Maluku di ruang rapat paripurna gedung aspirasi Karang Panjang Ambon Senin (21/9/2026).

Rapat gabungan itu, Kadis Kominfo provinsi Maluku, ikut melibatkan mitra PT.Telkomsel, dan pihak PT PLN Wilayah Maluku.

Menurutnya, sistem komunikasi jaringan yang digunakan oleh masyarakat Maluku saat ini adalah jaringan komunikasi yang terpasang pada tower yang dibangun oleh pemerintah daerah Maluku dan tower-tower yang dimiliki oleh pihak Telkomsel.
“Jaringan ini bisa diakses oleh masyarakat karena ada maintenance dan ada operasionalnya,” ungkap Titus Renwarin.

Dia mengakui kedepan pihak PT Telekomunikasi selular (Telkomsel) tengah melakukan penguatan jaringan di sejumlah kabupaten kota di provinsi Maluku. Penguatan itu bagian dari rencana Telkomsel untuk menambah akses layanan komunikasi di sepuluh titik. Hanya saja upaya perluasan akses di maksud, terkendala sama jaringan listrik di beberapa wilayah.

“Ini bagian dari penguatan jaringan, PT Telkomsel sendiri telah menyiapkan lima dari dua Tower yang sudah siap penggunaannya, namun dalam pertemuan tadi itu ada banyak usulan dari para anggota komisi I dan II, jadi dari 10 titik pembangunan tower bakal ada penambahan dibeberapa lagi, dan usulan penambahan itu bukan serta merta disetujui tetapi harus dikuti dengan survei oleh Telkomsel pusat, titik mana yang menjadi prioritas,” jelas Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) provinsi Maluku, Titus Renwarin memaparkan.

Pemerintah provinsi Maluku, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, mencatat terdapat 679 tower dikelola oleh BAKTI Kominfo (sekarang Komdigi), terbengkalai karena tidak terawat samasekali.

Proyek ini mulai terbengkalai dan terdeteksi mangkrak pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023. Masalah ini mencuat secara nasional setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit satelit dan menemukan bahwa proyek yang dianggarkan sejak tahun 2020 tersebut tidak selesai sesuai target dan banyak yang tidak berfungsi akibat kasus korupsi.

Di wilayah Maluku, dampak dari terbengkalainya proyek ini sangat terasa karena menyisakan ratusan infrastruktur yang tidak dapat digunakan.

Di provinsi Maluku Lebih dari 679 menara eks Bakti Kominfo ini, terbengkalai di berbagai pelosok wilayah kepulauan Maluku.
Penyebab Utama: Selain karena kasus korupsi di tingkat pusat, operasional menara di lapangan terhenti akibat keterbatasan pasokan listrik (banyak yang belum tersambung ke jaringan PLN) serta kendala biaya pemeliharaan infrastruktur.

Upaya Pengaktifan Kembali

Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengusulkan ke Kementerian Komdigi pusat agar ratusan menara yang mangkrak tersebut dapat dialihkan pengelolaannya atau diintervensi agar bisa segera beroperasi demi membuka akses internet bagi warga.(L05).