AMBON, LaskarMaluku.com – Ketua Senat Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Tonny Pariela, M.Si., menilai pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan yang diinisiasi Unpatti sebagai gagasan inspiratif dan strategis untuk memperkuat kolaborasi akademik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan Indonesia.

Menurut Pariela, konsorsium yang melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi kepulauan tersebut merupakan langkah penting untuk menyatukan potensi keilmuan, keunggulan lokal, serta karakteristik geografis masing-masing daerah dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Ia menilai, gagasan tersebut memiliki implikasi besar karena mendorong perguruan tinggi memanfaatkan kapasitas akademiknya secara lebih fungsional dalam mengembangkan sumber daya dan potensi wilayah kepulauan.

“Ini merupakan gagasan out of the box yang sangat inspiratif. Konsolidasi perguruan tinggi di 10 provinsi kepulauan menjadi langkah strategis bagi masa depan daerah kepulauan,” ungkap Pariela saat diwawancarai awak media di Gedung LPPM Unpatti, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, konsorsium harus menjadi komitmen institusional yang berkelanjutan, bukan sekadar program yang bergantung pada figur atau pergantian kepemimpinan.

Menurutnya, kekuatan kolaborasi perguruan tinggi akan meningkatkan posisi tawar daerah kepulauan dalam memperjuangkan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada karakteristik geografis, kebutuhan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Laut Harus Diperhitungkan dalam Kebijakan Pembangunan

Pariela menjelaskan, salah satu persoalan mendasar wilayah kepulauan adalah pendekatan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang selama ini cenderung bertumpu pada luas daratan dan jumlah penduduk.

Padahal, laut merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat kepulauan, termasuk sebagai ruang konektivitas, distribusi barang dan jasa, serta sumber pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia mendorong perubahan perspektif pembangunan dengan menempatkan laut sebagai bagian penting dalam perhitungan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kalau selama ini perhitungan pembangunan lebih bertumpu pada luas daratan, maka wilayah laut juga harus diperhitungkan secara proporsional. Konsep ini akan memberikan dampak besar terhadap kebijakan anggaran, konektivitas, dan pembangunan daerah kepulauan,” jelasnya.

Ia bahkan membayangkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis gugus pulau, penyesuaian sistem perencanaan pembangunan, hingga penguatan rentang kendali pemerintahan sesuai karakteristik geografis masing-masing wilayah.

Pariela menegaskan, seluruh gagasan tersebut bukan bertujuan membentuk sistem di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan mendorong kreativitas dan inovasi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Konsorsium Perkuat Sinergi Akademik dan Pembangunan

Senada dengan Pariela, Kepala LPPM Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa pembentukan konsorsium berangkat dari kebutuhan untuk menyatukan persepsi dan membangun sinergi antar perguruan tinggi yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.

Menurutnya, perguruan tinggi di wilayah kepulauan menghadapi tantangan geografis dan pembangunan yang relatif sama. Karena itu, diperlukan wadah kolaborasi agar pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara terpadu.

Ia menegaskan, kepentingan utama konsorsium bukanlah politik, melainkan penguatan peran perguruan tinggi dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Huliselan berharap konsorsium mampu melahirkan model pengembangan pendidikan tinggi berbasis gugus pulau yang dapat diterapkan di Maluku dan menjadi rujukan bagi wilayah kepulauan lainnya.

Unpatti juga mendorong agar penelitian perguruan tinggi tidak berhenti pada publikasi ilmiah dan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi menghasilkan inovasi dan produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai langkah konkret, LPPM Unpatti merencanakan pendirian Science Technopark pada 2027. Fasilitas ini diharapkan menjadi penghubung antara perguruan tinggi, dunia industri, dan pelaku UMKM dalam mempercepat hilirisasi serta komersialisasi hasil penelitian.

Membangun Kekuatan Akademik dan Posisi Tawar Daerah Kepulauan

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Wardis Girsang, S.P., M.Si., menilai konsorsium merupakan wadah strategis untuk menyatukan kekuatan akademik perguruan tinggi kepulauan dalam menjawab persoalan konektivitas, tingginya biaya logistik, dan kesenjangan pembangunan.

Ia menggarisbawahi tiga agenda utama konsorsium, yakni memperkuat kolaborasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis maritim; mendukung perjuangan kebijakan nasional yang berpihak pada wilayah kepulauan, termasuk Rancangan Undang-Undang Kepulauan; serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, penyatuan kekuatan perguruan tinggi akan meningkatkan posisi tawar daerah kepulauan dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang lebih proporsional.

Pameran UMKM Dorong Produk Lokal Berdaya Saing

Di sisi lain, Ketua Divisi Pameran Unggulan Daerah dan Diskusi Publik, Prof. Dr. Dra. Adriana Hiariej, M.P., menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan konsorsium juga diarahkan pada percepatan pengembangan produk unggulan daerah Maluku.

Melalui tema “Akselerasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Maluku Menuju Standardisasi Nasional yang Berkualitas dan Kompetitif”, kegiatan ini diharapkan memperkuat kualitas, standardisasi, sertifikasi, serta daya saing produk UMKM.

Pameran dan diskusi publik menjadi ruang kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga standardisasi, dan masyarakat untuk mendorong produk lokal menembus pasar nasional hingga internasional.

Adriana juga berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat membangun pusat oleh-oleh terpadu yang menampung produk unggulan UMKM dari seluruh kabupaten/kota sehingga mempermudah akses pemasaran bagi wisatawan dan pengunjung dari luar daerah.

56 Perguruan Tinggi dari 10 Provinsi Kepulauan Terlibat

Ketua Panitia Penyelenggara, Dr. Samuel Patra Ritiauw, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan berlangsung pada 20–21 November 2026, meliputi pameran produk unggulan daerah, diskusi publik, serta deklarasi dan penandatanganan naskah Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan.

Pameran yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon menyediakan 68 stan bagi pelaku UMKM. Sementara diskusi publik dijadwalkan berlangsung di Kantor Gubernur Maluku.

Adapun deklarasi konsorsium dijadwalkan pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 19.00 WIT, dengan melibatkan pimpinan perguruan tinggi kepulauan, perwakilan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 56 perguruan tinggi negeri dan swasta dari 10 provinsi kepulauan telah masuk dalam konsolidasi konsorsium, dengan 29 perguruan tinggi telah mengkonfirmasi kehadiran.

Ritiauw menegaskan, konsorsium ini diharapkan tidak sekadar menjadi jejaring kerja sama antar kampus, tetapi berkembang menjadi kekuatan kolaboratif untuk menghasilkan riset inovatif, memperkuat UMKM, mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal, serta memperjuangkan pembangunan yang lebih adil bagi masyarakat kepulauan.

Bagi Unpatti, masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan harus dibangun melalui kekuatan laut, ilmu pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi.

Melalui konsorsium ini, Unpatti berharap lahir kekuatan akademik baru yang mampu menyatukan potensi perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi mewujudkan pembangunan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, dan berkeadilan. (L05)