Perjuangan pemekaran Kabupaten (atau Kota) Kepulauan Lease di Maluku Tengah melibatkan serangkaian tokoh adat, masyarakat, dan politisi yang tergabung dalam "Konsorsium Pemekaran Daerah Lease".
Setelah selesai mempersiapkan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana), PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara kembali melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bekerjasama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Provinsi Maluku, di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Minggu (15/2/2026).
Akhirnya PT Nailaka Indah melakukan perbaikian sejumlah ruangan yang rusak akibat rembesan air di Seminari KPA Xaverianum di Airlow Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
AMBON, LaskarMaluku.com – Menyusul penolakan yang dilakukan Sekertaris Wilayah DPW PPP Maluku terhadap SK penunjukan PLT ketua, sekertaris dan bendahara DPW PPP Maluku, Pelaksana Tugas (PLT) Sekwil DPW PPP Maluku, Muhamad Husein Tuharea menilai itu hal yang normatif dalam sebuah organisasi. Pasalnya belum ada satupun yang namanya keputusan itu menyenangkan semua orang. Apalagi soal dinamika […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidaya Wajo, menegaskan, terkait dengan izin penambang wajib di keluarkan untuk memudahkan pengusaha penambang sesuai regulasi yang dikeluarkan. Karena mengeluarkan izin itu wajib di dalam wilayah pertambangan dengan SK Menterinya, itu yang pertama. “Yang kedua, Jadi ketika izin dikeluarkan tidak berdasarkan SK Menteri, Nanti kalau kepala dinas […]
Kota Ambon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang aman, berkualitas, dan sesuai standar medis.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengajak seluruh insan pers di Kota Ambon untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, serta etika jurnalistik dalam menjalankan tugas pemberitaan. Ajakan tersebut disampaikannya saat diwawancarai bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN), Senin (9/2/2026).
Upaya pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan terus digalakkan.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, Roy de Fretes, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama terkait perbedaan karakter serta tingkat kepatuhan wajib pajak.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, SE, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Ambon,LaskarMaluku.com —Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa tenaga honorer yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk yang tidak tercatat dalam database, akan diarahkan ke skema outsourcing, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan penataan tenaga non-ASN. Hal tersebut disampaikan Bodewin Wattimena saat wawancara di Kantor Wali Kota Ambon, Jumat (30/1/2026).Menurut Wali […]
AMBON, LaskarMaluku.com – Suasana haru menyelimuti wajah para mustahiq saat satu per satu paket bantuan diserahkan dalam kegiatan penyaluran Baitul Maal Madani PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang bertepatan dengan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah,29 Januari 2026 Pada momentum penuh makna tersebut, PNM menyalurkan sebanyak 153 paket sembako kepada anak yatim dan […]
Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon bergerak cepat melakukan pemotongan pohon yang berisiko tumbang setelah menerima laporan masyarakat melalui Call Center 112, Kamis (29/1/2026).
Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Ronald Lekransy menyatakan, laporan ke Kepolisian atas beredarnya flayer seruan aksi tangkap dan penjarakan Walikota Ambon bukan merupakan upaya pembungkaman kritik, melainkan suatu proses normatif dalam sistem demokrasi yang sehat.
AMBON,LaskarMaluku.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan bahwa kebijakan penggembokan ban terhadap kendaraan roda empat yang parkir di area terlarang maupun parkir inap bukanlah kebijakan baru. Kebijakan tersebut telah melalui proses sosialisasi dan memiliki dasar hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan daerah. Penegasan itu disampaikan Hary Far-Far saat diwawancarai melalui […]