AMBON, LaskarMaluku.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Gubernur menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus membangun kesamaan komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara.
Pembacaan komitmen tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam keterangannya kepada awak media, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan bersama KPK dan Kementerian Dalam Negeri yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah area strategis yang menjadi perhatian bersama, di antaranya pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan atau afiliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Gubernur menilai kegiatan tersebut sangat penting karena menjadi sarana evaluasi sekaligus peringatan dini bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar semakin memahami dan menjalankan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, membangun Maluku membutuhkan kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab seorang gubernur, tetapi juga seluruh aparatur pemerintahan yang harus memiliki kesamaan visi dan komitmen dalam menjalankan tugas.
Lebih lanjut, Hendrik menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Ia bahkan mempersilakan aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila setelah adanya peringatan dan evaluasi masih ditemukan pelanggaran yang sama.
“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tegas Gubernur.
Terkait pengelolaan pokir DPRD dan dana hibah, Gubernur menekankan bahwa seluruh proses harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada penyimpangan maupun kepentingan tertentu yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan LKPP atas pendampingan serta evaluasi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang semakin profesional dan berintegritas.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, S.E., M.I.B.A., serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan, S.Si., M.P.
Hadir pula pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Sekretaris Daerah kedua provinsi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan keseriusannya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara tepat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan mendukung terwujudnya Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*/L02)
