AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode 2014 hingga 2026 tanpa dikenakan denda.

Kebijakan penghapusan denda tersebut berlaku hingga akhir Desember 2026. Masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak sebelum memasuki tahun 2027.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, Enrico Matitaputty, mengatakan penghapusan denda bukan alasan bagi masyarakat untuk terus menunda pembayaran pajak.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membiasakan diri membayar PBB hanya ketika membutuhkan persyaratan administrasi.

Menurutnya, PBB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap wajib pajak tepat waktu. Sebab, bukti pelunasan pajak kerap dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi.

“Jangan sampai tunggakan menumpuk dulu baru dibayar. Nanti ketika membutuhkan untuk pengurusan berbagai keperluan, masyarakat baru mulai mencari cara untuk melunasinya,” jelas Enrico Kamis (19/11)

Ia menjelaskan, tingginya antusiasme masyarakat dalam membayar PBB-P2 turut mendorong Pemkot Ambon memperpanjang pelayanan Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2026.

Program yang sebelumnya berlangsung pada 2-18 November 2026 itu mendapat respons positif dari masyarakat di sejumlah lokasi pelayanan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi BPPRD, sebanyak 2.154 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berhasil dijangkau selama periode pelaksanaan tersebut. Capaian ini bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

“Ketika kita melihat dan mengevaluasi, ternyata pada semua lokasi masyarakat sangat banyak datang untuk menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.

Enrico mengatakan, kegiatan tersebut turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2. Meski demikian, sektor pajak ini belum menjadi primadona dalam menopang penerimaan pajak daerah Kota Ambon.

Untuk mempermudah masyarakat, BPPRD tidak hanya mengandalkan pelayanan pembayaran di kantor, tetapi juga menghadirkan stan pembayaran di kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya.

Pelayanan jemput bola tersebut direncanakan beroperasi selama lima hari kerja dalam sepekan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pemkot Ambon dan mengantre untuk membayar pajak.

“Jadi, masyarakat diberikan kemudahan untuk membayar pajak. Tidak perlu lagi datang ke kantor Pemkot dan mengantre, tetapi bisa langsung membayar di stan-stan pelayanan yang kami buka,” jelasnya.

Menurut Enrico, apabila pola pelayanan tersebut mendapat respons positif, BPPRD akan mempertimbangkan penerapannya secara berkelanjutan dengan menjangkau langsung lingkungan masyarakat.

Ia kembali mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan penghapusan denda PBB-P2 hingga akhir 2026 untuk membereskan seluruh tunggakan.

Sebab, memasuki tahun 2027, wajib pajak diharapkan kembali disiplin memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Enrico menegaskan, persoalan pajak bukan sekadar penghapusan denda, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran dan budaya taat pajak di tengah masyarakat.

Pemkot Ambon berharap peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2 dapat memperkuat penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2026 juga diharapkan menjadi contoh bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih disiplin membayar pajak dan menjadi teladan bagi masyarakat. (L06)