PIRU, LaskarMaluku.com – Penanganan kasus dugaan pelanggaran etika yang menyeret dua oknum pendidik di Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), hingga kini masih menjadi tanda tanya publik.

Pasalnya, meski kasus tersebut telah ramai diperbincangkan masyarakat selama hampir sepekan menyusul beredarnya sebuah video berdurasi sekitar 13 menit di media sosial dan sejumlah grup WhatsApp, Dinas Pendidikan Kabupaten SBB dikabarkan belum melakukan pemeriksaan resmi terhadap kedua pihak yang diduga terlibat.

Dua oknum pendidik tersebut masing-masing berinisial LKT, yang diketahui menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) UPTD Dinas Pendidikan sekaligus kepala sekolah, serta RS yang juga menjabat sebagai kepala sekolah.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi, LKT mengakui telah melakukan kekhilafan dan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat. Sementara itu, RS mengaku telah dihubungi pihak Dinas Pendidikan terkait video yang beredar.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun LaskarMaluku.com, hingga Rabu (19/11/2026), belum terdapat informasi mengenai pemanggilan resmi maupun pemeriksaan terhadap kedua oknum pendidik tersebut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten SBB.

Belum adanya langkah konkret dari instansi terkait ini mulai memunculkan sorotan dan pertanyaan masyarakat mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang turut menyeret nama institusi pendidikan.

Sejumlah warga dan pemerhati pendidikan di Kabupaten SBB menilai, Dinas Pendidikan seharusnya segera mengambil langkah administratif untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Terlebih, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki jabatan strategis di lingkungan pendidikan.

“Kalau dibiarkan begini, akan menjadi preseden buruk. Masyarakat menunggu ketegasan Dinas, bukan hanya janji akan memeriksa,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Manipa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten SBB dikabarkan telah menyampaikan rencana untuk memeriksa kedua oknum pendidik tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian mengenai jadwal pemeriksaan maupun penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Publik pun mendesak agar Dinas Pendidikan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Kabupaten SBB dinilai penting untuk memastikan dugaan pelanggaran ditangani sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran disiplin, para pihak yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberhentian sebagai PNS apabila memenuhi kriteria pelanggaran berat.

Ketentuan mengenai disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sementara manajemen ASN berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Hingga berita ini diterbitkan, LaskarMaluku.com masih berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBB guna memperoleh penjelasan mengenai belum adanya pemeriksaan resmi, termasuk langkah dan tindak lanjut yang akan diambil terhadap persoalan tersebut.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Publik kini menanti transparansi dan ketegasan pemerintah daerah dalam memastikan persoalan ini ditangani secara objektif, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku. (L04)