AMBON, LaskarMaluku.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) menegaskan komitmennya untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan untuk tidak lagi menggunakan APBD dalam membiayai dekorasi Natal di Rumah Dinas Gubernur Maluku.

Dalam rilis yang diterima media ini dari Dinas Komindo Maluku, dijelaskan bahwa mulai tahun 2026 dan seterusnya selama masa jabatannya, seluruh kebutuhan pembiayaan dekorasi Natal di rumah dinas akan ditanggung menggunakan dana pribadi Gubernur.

Keputusan tersebut mencerminkan sikap Gubernur HL dalam menempatkan penggunaan anggaran pemerintah secara proporsional, sekaligus mempertegas batas antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Gubernur, dekorasi Natal di rumah dinas merupakan bagian dari suasana perayaan keagamaan yang pembiayaannya dapat menjadi tanggung jawab pribadi. Karena itu, kebutuhan tersebut tidak perlu dibebankan kepada keuangan daerah.

Ia menjelaskan, pada perayaan Natal tahun 2025, pembiayaan dekorasi di Rumah Dinas Gubernur masih menggunakan anggaran APBD. Namun, mulai tahun 2026, dirinya telah menetapkan kebijakan agar seluruh biaya dekorasi Natal sepenuhnya menggunakan dana pribadi.

Kebijakan ini juga akan diberlakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya selama dirinya mengemban amanah sebagai Gubernur Maluku.

Sikap tersebut sejalan dengan komitmen untuk mengarahkan penggunaan APBD pada program-program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat Maluku.

Gubernur HL menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara cermat, bertanggung jawab, dan berdasarkan skala prioritas. Dengan demikian, kebutuhan yang bersifat pribadi, termasuk dekorasi perayaan Natal di rumah dinas, tidak semestinya menjadi beban keuangan pemerintah daerah apabila dapat dipenuhi secara mandiri.

Keputusan ini sekaligus menjadi penegasan pentingnya prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus memastikan setiap anggaran yang bersumber dari APBD benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Maluku. (L02)