AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan perhatian serius terhadap sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Berdasarkan hasil pemantauan melalui indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), tingkat integritas Maluku masih berada di bawah angka 72,9 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan terhadap potensi praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti melalui pembenahan tata kelola pemerintahan secara serius, sistematis, dan terukur.
Komitmen pembenahan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara rapat antara Pemprov Maluku dan DPRD Provinsi Maluku. Dalam kesepakatan tersebut, kedua lembaga diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut perbaikan kepada KPK paling lambat akhir Desember 2026.
“Sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemprov Maluku, dan DPRD menjadi kunci untuk menutup celah korupsi di daerah,” ujar Maruli dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat evaluasi tersebut, KPK mengidentifikasi tiga sektor strategis yang memerlukan pembenahan segera karena dinilai memiliki potensi kerawanan penyimpangan.
Pertama, sektor perencanaan pembangunan, khususnya penertiban prosedur dan substansi dalam mekanisme pengusulan serta pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. KPK menekankan pentingnya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Kedua, tata kelola penyaluran dana hibah. Pengelolaan anggaran hibah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketiga, optimalisasi fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan internal diharapkan mampu mendeteksi sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Tidak hanya menyasar jajaran eksekutif, KPK juga mengingatkan DPRD Provinsi Maluku agar menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Lembaga legislatif diminta memastikan seluruh proses pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan dalam koridor hukum.
Merespons sejumlah catatan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan kesepahaman terhadap rekomendasi KPK dan memastikan seluruh poin perbaikan segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan, pelaksanaan pembenahan tidak perlu menunggu pembentukan satuan tugas khusus, melainkan harus langsung dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Hendrik juga mengakui bahwa sejumlah persoalan, mulai dari pengelolaan pokir DPRD, penyaluran dana hibah, pengadaan barang dan jasa, hingga potensi benturan kepentingan, masih menjadi perhatian yang harus diselesaikan dalam tata kelola pemerintahan di Maluku.
“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Seluruh kesepakatan dalam berita acara harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh masing-masing perangkat pemerintahan sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Hendrik.
Dengan adanya tenggat waktu yang ditetapkan KPK hingga akhir Desember 2026, seluruh perangkat pemerintahan di lingkup Pemprov Maluku diharapkan dapat menunjukkan perkembangan nyata dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Publik pun menantikan sejauh mana komitmen yang telah dituangkan dalam berita acara dapat diwujudkan melalui perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, penyaluran hibah, serta penguatan pengawasan internal. Sebab, keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya diukur dari kesepakatan administratif, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat koordinasi strategis tersebut turut dihadiri fungsionalis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Boyke Martz Siagian, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku. (L05)
