Ambon, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI Online.

Peluncuran berlangsung, Jumat (12/6/2026), di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.

Hadir, Pj. Sekkot, Robby Sapulette, Pimpinan OPD, serta undangan lainnya.Peluncuran tersebut turut didukung oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara, serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menjelaskan implementasi SIPD RI Online sejalan dengan visinya untuk menerapkan sistem online dan transaksi non-tunai di seluruh lini pelayanan publik, termasuk dalam internal pemerintahan.

“Saya ingin semua hal di kota Ambon dilakukan secara online dan non-tunai. Dulu kita terima gaji antre panjang di loket, sekarang tinggal cek rekening masing-masing. Saya juga ingin perjalanan dinas dibayar non-tunai agar lebih cepat dan pertanggungjawabannya jelas,” ujar Wali Kota.

Ia mengatakan, digitalisasi tidak bisa dihindari. Melalui sistem ini, dirinya dapat memantau Rencana Kas Bulanan (RKB) setiap hari secara Real Time pada kas daerah.

“Berdasarkan data Bank Indonesia, Ambon saat ini telah masuk dalam jajaran kota digital yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai pelayanan, termasuk pajak daerah,” ungkapnya.

Wali Kota memberikan perhatian khusus pada persoalan sosial di Kota Ambon, salah satunya angka pengangguran yang tercatat sebesar 11,31%.

“Tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh akumulasi lulusan dari belasan universitas di Ambon yang tetap tinggal di kota tersebut untuk mencari kerja, namun secara administratif masih ber-KTP daerah lain,” tandasnya.

Wali Kota meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyajikan data riil warga Ambon asli agar intervensi kebijakan, seperti bantuan UMKM dan bantuan tangkap bagi nelayan, tepat sasaran.

Pemkot Ambon juga berhasil menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

“Penurunan angka kemiskinan berhasil berkat keakuratan data warga kota yang diintervensi lewat program pemberdayaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sosial lainnya,” ujar Wali Kota.

Pemerintah Kota Ambon juga terus memacu Indeks Pembangunan Masyakarat (IPM) dengan berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Salah satu langkah Pemerintah Kota untuk memacu IPM adalah menetapkan seluruh Puskesmas di Kota Ambon menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tandasnya.

Wali Kota memberikan apresiasi tinggi kepada layanan Command Center Pemkot Ambon yang dinilai sangat responsif dalam melayani laporan darurat masyarakat, mulai dari evakuasi gangguan hewan (ular) hingga penanganan gangguan ketertiban umum oleh Satpol PP hanya dalam hitungan menit. (L06)