AMBON, LaskarMaluku.com – Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami menjadi perhatian serius Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ambon. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
Kepala BMKG Ambon, Sujabar, mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga tertentu.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat menghadapi potensi bencana yang berlangsung di Warkop 93 Pasar Rumahtiga, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kelanjutan Program Desa Siaga Bencana yang dilaksanakan melalui kolaborasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Provinsi Maluku di Desa Poka dan Negeri Rumahtiga.
Sujabar mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
Ia menegaskan, upaya penanggulangan bencana membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua elemen, termasuk masyarakat sebagai pihak yang berada paling dekat dengan potensi risiko.
Dalam kesempatan itu, Sujabar juga mengapresiasi langkah pemetaan jalur evakuasi yang telah dilakukan di wilayah Rumahtiga. Keberadaan jalur evakuasi dinilai penting untuk membantu masyarakat menentukan arah penyelamatan apabila terjadi gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami.
“Ini sudah membuat peta jalur bencana, jalur evakuasinya. Itu salah satunya saling mendukung dari kami dan semuanya,” jelasnya.
BMKG Miliki 19 hingga 20 Titik Pemantauan di Ambon
Selain edukasi masyarakat, Sujabar memastikan sistem pemantauan aktivitas gempa bumi di wilayah Ambon terus diperkuat.
Ia menyebutkan, saat ini BMKG telah memiliki sekitar 19 hingga 20 titik pemantauan yang dinilai cukup mendukung kebutuhan analisis aktivitas kegempaan di wilayah tersebut.
Kendati demikian, penambahan stasiun pemantauan tetap menjadi hal positif untuk meningkatkan kepadatan jaringan pengamatan dan memperkuat kualitas data.
“Untuk penganalisisan saat ini cukup. Memang lebih baik kalau lebih rapat lagi, tetapi ini terkait kebijakan juga. Ada daerah-daerah lainnya, jadi ada prioritas juga,” ungkapnya.
Sistem Peringatan Dini Tidak Harus Bergantung pada Sirine
Sujabar turut mengingatkan bahwa keberadaan sirine bukan satu-satunya sarana untuk menyampaikan peringatan bahaya tsunami kepada masyarakat.
Menurutnya, fungsi utama sistem peringatan adalah memastikan masyarakat menerima informasi dan segera melakukan evakuasi ketika terdapat ancaman tsunami.
Karena itu, mekanisme peringatan berbasis kearifan lokal, seperti penggunaan kentongan, juga dapat dimanfaatkan selama memiliki kesepakatan dan dipahami seluruh warga.
“Sirine itu sebenarnya hanya perintah evakuasi saja. Kalau masyarakat punya kebijakan-kebijakan lain seperti model kentongan, sebenarnya sama. Umumannya sama,” katanya.
Ia menambahkan, pemahaman masyarakat terhadap potensi gempa dan tsunami perlu dibangun secara berkelanjutan. Berbeda dengan fenomena musim hujan yang memiliki pola tertentu, gempa bumi tidak dapat dipastikan waktu kejadiannya.
Oleh sebab itu, sosialisasi dan edukasi kebencanaan tidak boleh dilakukan hanya sesekali, melainkan harus menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat.
Pengetahuan Lokal Perlu Diperkuat
Lebih lanjut, Sujabar mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
Menurutnya, teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini memang penting, tetapi masyarakat juga harus dibekali pengetahuan dasar mengenai karakteristik bencana serta tanda-tanda alam yang perlu diwaspadai.
Ia menilai setiap daerah berpotensi memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam menghadapi ancaman bencana.
“Walaupun itu hanya dasar, pengetahuan dasar itu sangat bermanfaat. Melatih masyarakat untuk memahami tanda-tanda alam,” ujarnya.
Sujabar berharap masyarakat Negeri Rumahtiga semakin memahami langkah-langkah penyelamatan diri, mengenali jalur evakuasi, serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi maupun potensi tsunami.
Melalui sinergi BMKG, pemerintah, PLN, Forum Pengurangan Risiko Bencana, serta partisipasi aktif masyarakat, upaya membangun budaya sadar bencana di Kota Ambon diharapkan semakin kuat.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami ancaman bencana, tetapi juga memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melindungi diri serta lingkungan ketika situasi darurat terjadi. (L02)