MANOKWARI, LaskarMaluku.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) memaparkan peta jalan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dalam dialog bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat yang berlangsung di Ruang Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Selasa (14/4).
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menjunjung transparansi serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat pemerataan akses energi dan meningkatkan keandalan pasokan listrik di Papua Barat. Peta jalan yang disampaikan mencakup rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan terintegrasi hingga tahun 2030.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut General Manager PLN UIP MPA, Raja Muda Siregar, Senior Manager Operasi Konstruksi I PLN UIP MPA, Effendi Kurnianto, Manager PLN UPP Maluku dan Papua 4, Reza Aditya Rizkiyanto, serta Manager PLN UP3 Manokwari, Arvy Tryudha.
General Manager PLN UIP MPA, Raja Muda Siregar, menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan. PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pembangkit guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat ini, kapasitas terpasang sistem kelistrikan di Papua Barat yang berasal dari PLTMG dan PLTM mencapai sekitar 20 MW. Ke depan, PLN menargetkan penambahan kapasitas sebesar 60 MW hingga tahun 2030,” ujar Raja.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, PLN mengembangkan sejumlah proyek prioritas, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) di Sungai Warkapi, Distrik Tanah Rubuh. Proyek ini mencerminkan sinergi antarinstansi, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyempurnaan desain teknis.
“Untuk PLTMH, sempat dilakukan peninjauan ulang desain, namun saat ini prosesnya kembali dilanjutkan di Kementerian PUPR. Kami menargetkan PLTMH Warkapi dapat selesai pada 2028” jelasnya.
Selain itu, PLN juga mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas masing-masing 15 MW dan 10 MW. Pengembangan ini akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (Battery Energy Storage System/BESS) guna meningkatkan keandalan sistem, khususnya di wilayah terpencil.
Dalam mendukung stabilitas sistem kelistrikan, PLN turut mempercepat pembangunan infrastruktur transmisi dan gardu induk. Saat ini, pembangunan jaringan transmisi menuju Prafi sepanjang 60 kilometer sirkuit (kms) direncanakan dimulai pada tahun ini.
“PLN juga menyiapkan pembangunan Gardu Induk Prafi dengan kapasitas 30 MVA yang ditargetkan selesai pada 2027. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 120 kms menuju Ransiki yang ditargetkan rampung pada 2029,” tambah Raja.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Br. Sitepu, mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam memperkuat ketahanan energi di Papua Barat. Menurutnya, pemahaman mendalam mengenai kendala teknis di lapangan sangat penting agar regulasi yang disusun di tingkat pusat tepat sasaran.
“Melalui fungsi pengawasan, kami ingin memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas Undang-Undang Energi di Papua Barat. Sinergi ini penting agar tantangan, seperti gangguan operasional yang masih terjadi, dapat diatasi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menyampaikan dukungan terhadap peta jalan yang disusun PLN, sembari menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.
“Papua Barat memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi gas nasional, namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya energi harus memberikan nilai tambah yang optimal bagi daerah,” tegasnya.
Anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdulah Manaray, turut menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemerataan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat di wilayah terpencil.
“Ketahanan energi harus diwujudkan melalui akses yang merata, pasokan yang andal, serta tarif yang terjangkau. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung kedaulatan energi di Papua Barat,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi ini penting untuk mengawal kebijakan agar pemanfaatan sumber daya energi dapat mendukung kedaulatan energi di seluruh wilayah Papua Barat.
Dengan adanya peta jalan yang terstruktur dan penguatan kolaborasi lintas sektor, PLN optimistis upaya mewujudkan ketahanan energi di Papua Barat dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (L02)