DOBO, LaskarMaluku.com – Upaya membenahi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gwar Gwamar terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui penataan regulasi dan perubahan bentuk kelembagaan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum.
Dalam upaya tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengambil peran strategis dengan mendampingi Pemkab Kepulauan Aru dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PDAM menjadi Perumda Air Minum.
Komitmen bersama ini diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Meeting Room Tirta, Kota Dobo, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke fasilitas operasional PDAM Gwar Gwamar, Sabtu (14/11/2026).
Langkah pembenahan ini menjadi penting menyusul kondisi PDAM Gwar Gwamar yang masuk dalam kategori perusahaan daerah tidak sehat atau berstatus “sakit” berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri. Perubahan bentuk hukum diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.
FGD tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Adolof Pokar, dan dihadiri jajaran perangkat daerah, Direksi PDAM Gwar Gwamar, serta Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kementerian Hukum Maluku.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menyampaikan bahwa transformasi bentuk hukum PDAM menjadi Perumda merupakan kebutuhan mendesak agar perusahaan daerah tersebut memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan kapasitas pelayanan.
Menurutnya, perubahan kelembagaan ini juga diharapkan membuka peluang dukungan anggaran pemerintah daerah, termasuk pembenahan sarana dan prasarana penyediaan air bersih yang selama ini membutuhkan perhatian serius.
Dalam proses penyusunan Naskah Akademik, Kanwil Kementerian Hukum Maluku bersama Pemkab Aru turut memastikan substansi regulasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Tidak hanya melalui pembahasan di ruang diskusi, tim juga melakukan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner serta observasi langsung terhadap kondisi fisik dan operasional PDAM Gwar Gwamar.
“Kami bersinergi dengan Pemkab Aru agar Raperda ini segera rampung. Melalui FGD dan peninjauan langsung ke lapangan, data dalam Naskah Akademik menjadi lebih komprehensif sehingga transformasi menjadi Perumda benar-benar menjadi solusi bagi penyehatan PDAM Gwar Gwamar,” ujar Farida Wahid.
Melalui forum tersebut, berbagai aspek penting berhasil dihimpun untuk memperkuat materi penyusunan Raperda. Pembahasannya mencakup penyertaan modal daerah, tata kelola kelembagaan, hingga skema pengelolaan usaha yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan keuangan daerah.
Sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Maluku dan Pemkab Kepulauan Aru ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian regulasi sebagai fondasi transformasi PDAM Gwar Gwamar.
Lebih dari sekadar perubahan status hukum, pembentukan Perumda Air Minum diharapkan menjadi momentum pembenahan manajemen, penguatan kapasitas usaha, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Aru. (*/L02)