AMBON, LaskarMaluku.com – Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Eng. Sandro Mihradi, mengungkapkan, mekanisme penerimaan KIP Kuliah pada 2026 tidak lagi menggunakan pembatasan kuota seperti tahun sebelumnya.
Mahasiswa yang berasal dari keluarga kelompok desil 1 sampai desil 4 dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah, berpeluang menjadi penerima KIP Kuliah sepanjang berhasil diterima di perguruan tinggi.
Kesempatan tersebut berlaku bagi calon mahasiswa yang lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur mandiri. Ini artinya membawa kabar penting terkait mekanisme penerimaan KIP Kuliah tahun 2026.
“Dengan demikian, sekarang tidak ada lagi istilah kuota-kuotaan. Sepanjang mahasiswa berasal dari desil 1 sampai 4, masuk dalam kriteria, kemudian lolos di perguruan tinggi, maka mereka eligible untuk mendapatkan KIP Kuliah,” ungkap Sandro kepada wartawan di sela-sela kegiatan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Angkatan 2026 di Auditorium Unpatti, Kawasan Poka, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Sandro mengingatkan perguruan tinggi agar lebih proaktif memastikan seluruh program studi (prodi) memiliki status akreditasi dan terdaftar dalam basis data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Menurutnya, hal tersebut penting agar mahasiswa yang memenuhi persyaratan tidak terkendala dalam mengakses bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah.
Ia menjelaskan, pihaknya dalam pengelolaan program tersebut bertindak sebagai pengguna informasi yang disediakan BAN-PT. Karena itu, perguruan tinggi harus memastikan data akreditasi setiap program studi telah tercatat dan diperbarui.
“Perguruan tinggi atau universitas harus cukup proaktif untuk menjamin bahwa program studinya sudah terakreditasi dan masuk dalam daftar BAN-PT. Kami di sini sifatnya sebagai pengguna informasi yang diberikan oleh BAN-PT,” jelasnya.
Sandro menyebutkan, pembaruan status akreditasi masih dapat dilakukan. Bahkan, dalam perkembangan terakhir, terdapat program studi yang status akreditasinya baru berubah pada awal November setelah dilakukan perbaikan administrasi.
Karena itu, ia meminta perguruan tinggi tidak menunda proses pengurusan dan pembaruan data agar mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh haknya melalui program KIP Kuliah.
Terkait perkembangan mahasiswa penerima KIP Kuliah di Unpatti, Sandro mengaku memperoleh laporan bahwa banyak mahasiswa penerima bantuan tersebut mampu menunjukkan prestasi, baik akademik maupun nonakademik.
Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, mahasiswa berprestasi yang dipercaya menyampaikan sambutan mewakili wisudawan diketahui merupakan penerima KIP Kuliah.
Selain itu, mahasiswa penerima KIP Kuliah juga aktif dalam berbagai unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya tergabung dalam kelompok paduan suara Universitas Pattimura hingga mendapat kesempatan mengikuti kegiatan di Swedia.
Sandro menegaskan, perhatian pemerintah terhadap penerima KIP Kuliah tidak hanya sebatas memberikan bantuan pembiayaan pendidikan, tetapi juga memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan meraih prestasi.
“Atensi kita intinya bagaimana sebisa mungkin para penerima KIP Kuliah ini berhasil dalam studinya,” tandasnya.
Ia berharap dukungan program KIP Kuliah terus menjadi kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas diri, dan menyelesaikan pendidikan tinggi secara optimal. (L05)
