DOBO, LaskarMaluku.com – Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menyampaikan apresiasi atas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Kaidel saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka penutupan Masa Persidangan Ketiga sekaligus pembukaan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, yang berlangsung di Gedung Sitakena, Dobo, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa berbagai capaian DPRD selama masa persidangan sebelumnya, termasuk persetujuan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) serta pembahasan APBD Perubahan, merupakan hasil dari kerja sama dan sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Memasuki Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru telah menetapkan sebanyak 13 agenda kelembagaan yang akan menjadi prioritas pembahasan dan pelaksanaan. Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian utama adalah pembahasan dan penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2027.
Selain agenda penganggaran, DPRD juga akan membahas sejumlah inisiatif rancangan peraturan daerah yang diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan serta kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
Bupati Timotius Kaidel berharap seluruh agenda persidangan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan dedikasi, profesionalisme, dan etos kerja yang tinggi. Ia juga menekankan pentingnya menghasilkan produk legislasi dan kebijakan anggaran yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kaidel mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta elemen masyarakat untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Aru, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, para asisten Sekretaris Daerah, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, pimpinan OPD, serta mitra kerja pemerintah daerah.
Dengan resmi dibukanya Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan mampu menuntaskan seluruh agenda kelembagaan secara optimal, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Jargaria. (*/L02)
