PIRU, LaskarMaluku.com – Kasus dugaan pelanggaran etik yang menyeret dua tenaga pendidik di Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), memasuki babak baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBB, Jafar Siddiq, S.Pd., M.Pd., memastikan akan memanggil kedua pihak berinisial LKT dan RS untuk memberikan klarifikasi pada Senin (23/11/2026).

Pemanggilan tersebut menyusul beredarnya sebuah video berdurasi sekitar 13 menit di media sosial yang memicu perhatian dan perbincangan luas masyarakat Maluku.

Ketika dikonfirmasi LaskarMaluku.com, Jumat (20/11/2026), Jafar Siddiq menyampaikan secara singkat bahwa kedua tenaga pendidik tersebut akan diminta menghadap ke Dinas Pendidikan.

“Hari Senin dong menghadap,” ujar Jafar.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten SBB mulai mengambil langkah administratif untuk menindaklanjuti persoalan yang tengah menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memperoleh tanggapan. Namun, dengan adanya pernyataan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan, agenda klarifikasi terhadap kedua pihak kini semakin jelas.

LKT dan RS Diminta Memberikan Klarifikasi

LKT diketahui menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) UPTD Dinas Pendidikan sekaligus Kepala Sekolah. Sementara RS juga diketahui menjabat sebagai kepala sekolah di wilayah Kecamatan Kepulauan Manipa.

Keduanya menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan keterlibatan dalam peristiwa yang terekam dalam video dan kemudian beredar luas.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Sebagai tenaga pendidik sekaligus pejabat di lingkungan pendidikan, keduanya memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Karena itu, pemanggilan pada Senin mendatang diharapkan tidak berhenti sebatas permintaan keterangan, tetapi menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desakan Penonaktifan Jabatan Menguat

Di tengah bergulirnya persoalan tersebut, muncul desakan agar Dinas Pendidikan Kabupaten SBB mempertimbangkan penonaktifan sementara kedua pejabat pendidikan dari jabatan struktural maupun tugas tambahan yang mereka emban, sepanjang terdapat dasar administratif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi upaya menjaga kredibilitas institusi pendidikan sekaligus memastikan proses pemeriksaan berjalan tanpa mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah.

Penonaktifan sementara, apabila dipandang perlu dan memenuhi persyaratan hukum, bukanlah bentuk penjatuhan hukuman sebelum adanya keputusan pemeriksaan. Kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai langkah administratif untuk menjaga efektivitas organisasi dan kepercayaan publik.

Masyarakat juga berharap Dinas Pendidikan SBB menunjukkan ketegasan dalam menangani persoalan yang melibatkan tenaga pendidik, terlebih mereka yang memegang tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan sekolah.

Sanksi Disiplin ASN Menjadi Perhatian

Dalam konteks kedisiplinan aparatur sipil negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu landasan dalam pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kemungkinan sanksi berat, termasuk pemberhentian, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan prosedur yang sah, bukan semata-mata berdasarkan video yang beredar atau tekanan opini publik.

Polisi Pastikan Penanganan Kasus Terus Didalami

Selain menjadi perhatian Dinas Pendidikan, persoalan ini juga telah mendapatkan perhatian aparat kepolisian.

Kapolsek Manipa, Ipda Ferly Tahapary, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap informasi dan video yang beredar.

“Kita masih pendalaman, kita lagi lidik,” ungkap Ferly.

Ia menjelaskan bahwa penanganan lebih lanjut berada pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seram Bagian Barat. Pihak Polsek Manipa, menurutnya, memberikan dukungan terhadap proses penyelidikan tersebut.

“Jadi kita ini kan penanganan kan di Reskrim, Reskrim Polres SBB. Jadi saya sementara full backup untuk nanti menunggu Reskrim tindak lanjuti,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa informasi terkait video tersebut telah didalami dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan kepolisian.

“Sesuai dengan video yang itu, kita sudah dalami, pasti akan ditindak lanjuti,” tegasnya.

Perlu ditegaskan bahwa penyebaran video bermuatan pornografi maupun konten elektronik yang melanggar kesusilaan dapat memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Namun, penentuan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta ketentuan hukum yang dapat diterapkan harus berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.

Senin Menjadi Momentum Transparansi dan Ketegasan

Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah Dinas Pendidikan Kabupaten SBB pada Senin mendatang.

Publik menantikan bagaimana hasil klarifikasi terhadap LKT dan RS, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan, evaluasi jabatan, atau tindakan administratif lainnya.

Di sisi lain, masyarakat juga menunggu perkembangan penanganan perkara oleh Satreskrim Polres SBB.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tidak hanya dibangun melalui kualitas pembelajaran, tetapi juga melalui keteladanan, etika, dan tanggung jawab para pemimpinnya.

Pertanyaan yang kini menanti jawaban adalah sejauh mana Dinas Pendidikan Kabupaten SBB akan mengambil langkah konkret setelah kedua pejabat tersebut dimintai klarifikasi?

Senin mendatang diharapkan menjadi awal dari proses penanganan yang transparan, objektif, dan tegas, demi menjaga marwah pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat. (L04)